Hari ini Selasa 2 April 2019 Walhi Bali mengajukan sengketa keterbukaan informasi publik atas surat usulan revisi Perpres 51 tahun 2014 yang dikirimkan Gubernur Bali I Wayan Koster kepada Presiden
Sidang sengketa informasi antara Walhi Bali melawan Pelindo III cabang Benoa kembali digelar pada Selasa 19 maret 2019 di ruang sidang Kantor Komisi Informasi Publik bali. Pada sidang kali
Sidang sengketa informasi antara WALHI Bali dengan PT.Pelindo III cabang Benoa kembali dilanjutkan pada Rabu, 27 Februari 2019 siang hari, di Kantor Komisi Informasi Publik
Sidang Sengketa informasi publik antara Walhi Bali melawan Pelindo III Cabang Benoa kembali digelar pada Rabu 13 Februari 2019 di kantor Komisi Informasi Provinsi Bali
Kamis, 31 Januari 2019 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Bali (WALHI Bali) melakukan konferensi pers terkait surat pengajuan keberatan kepada Gubernur Bali Wayan Koster
Sidang sengketa informasi antara WALHI Bali dengan PT. Pelindo III cabang Benoa kembali di gelar. Pada hari ini Selasa 29 Januari 2019 agenda sidang sengketa
Rabu/23 Januari 2019, WALHI Bali kembali menghadiri sidang sengketa informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, dimana PT Pelindo III Cabang Benoa sebagai termohon. Agenda
Setelah 11 hari kerja, akhirnya Koster membalas surat permohonan informasi publik terkait surat Gubernur Bali ke Presiden RI yang meminta review Perpres no 51 th
Denpasar, Selasa 15 Januari 2019. Proses mediasi sengketa infomasi publik antara WALHI Bali dengan PT. Pelindo III Cabang Benoa terkait permohonan informasi aktivitas reklamasi yang
Kamis/10 Januari 2018 WALHI Bali dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menggelar diskusi publik dengan tema Ranperda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Selasa/8 Januari 2019 WALHI Bali menghadiri sidang sengketa informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, dimana PT Pelindo III Cabang Benoa sebagai termohon. Agenda
Senin/31 Desember 2018 WALHI Bali mengiriman surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali. Permohonan yang diminta oleh WALHI Bali adalah salinan surat yang dikirimkan Gubernur