Advokasi & Kampanye

Pelindo Benoa Terus Berkelit, WALHI Bali Curiga Reklamasi Tanpa Ijin

Sidang sengketa informasi antara WALHI Bali dengan PT. Pelindo III cabang Benoa kembali di gelar. Pada hari ini Selasa 29 Januari 2019 agenda sidang sengketa informasi tersebut adalah pemeriksaan materi dari Termohon yakni PT.

Selengkapnya

Terkuak! Inilah Alasan Pelindo III Tidak Menjawab Surat Permohonan Informasi WALHI Bali

Rabu/23 Januari 2019, WALHI Bali kembali menghadiri sidang sengketa informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, dimana PT Pelindo III Cabang Benoa sebagai termohon. Agenda sidang tersebut adalah pemeriksaan materi.

Selengkapnya

Koster Tidak Berikan Salinan Surat, WALHI Bali: Koster Mengada-ada

Setelah 11 hari kerja, akhirnya Koster membalas surat permohonan informasi publik terkait surat Gubernur Bali ke Presiden RI yang meminta review Perpres no 51 th 2014.

Selengkapnya

Pelindo Tak Penuhi Permohonan Informasi WALHI, Sidang Mediasi Gagal

Denpasar, Selasa 15 Januari 2019. Proses mediasi sengketa infomasi publik antara WALHI Bali dengan PT. Pelindo III Cabang Benoa terkait permohonan informasi aktivitas reklamasi yang dilakukan di kawasan Teluk Benoa gagal.

Selengkapnya

Pesisir Bali Dikepung Proyek Reklamasi dan Pertambangan Pasir Laut

Kamis/10 Januari 2018 WALHI Bali dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menggelar diskusi publik dengan tema Ranperda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dan Masa Depan Pesisir Bali.

Selengkapnya

Tak mampu tunjukan surat kuasa, Pelindo Benoa ditolak WALHI Bali, Sidang Ditunda

Selasa/8 Januari 2019 WALHI Bali menghadiri sidang sengketa informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, dimana PT Pelindo III Cabang Benoa sebagai termohon. Agenda sidang tersebut adalah pemeriksaan pendahuluan.

Selengkapnya

Pastikan Status Teluk Benoa, WALHI Bali Minta Salinan Surat Gubernur Bali Terkait Revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014

Senin/31 Desember 2018 WALHI Bali mengiriman surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali.

Selengkapnya

Diam-Diam Menteri Susi Pudjiastuti Terbitkan Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa

Hal tersebut terkuak dalam Konsultasi Teknis Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu 19 Desember 2018.

Selengkapnya

Tak Tanggapi Permohonan Informasi Publik, WALHI Bali Gugat PT. Pelindo III cabang Benoa

Hari ini Senin 10 Desember 2018 WALHI Bali mengajukan gugatan terkait sengketa informasi mengenai aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa.

Selengkapnya

Wilayah Perairan Kuta dan Sekitarya Terancam Pertambangan Pasir Laut

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada Senin 12 November 2018. FGD tersebut fokus membahas alokasi ruang kawasan konservasi dan penambangan pasir laut.

Selengkapnya

Kembali Munculkan Proyek Yang Berpotensi Mengancam Kelestarian Lingkungan Hidup, WALHI Bali Ajukan Keberatan

Selasa/06 November 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Selengkapnya

Pastikan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi, WALHI Bali Terus Kawal Penyusunan Perda RZWP3K

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu 31 Oktober 2018 dengan agenda pembahasannya adalah peraturan pemanfaatan ruang laut dan indikasi program RZWP3K Provinsi Bali.

Selengkapnya