Selasa 5 November 2019 proses sengketa informasi antara WALHI Bali melawan Gubernur Bali terkait permohonan informasi mengenai surat yang dikirimkan Gubernur Bali Wayan Koster terkait usulan revisi Perpres 51/2014 telah sampai pada agenda pembacaan putusan.
Jumat 18 Oktober 2019 WALHI Bali menggelar konferensi pers terkait Pers Release Pelindo III yang bernomor: PRS.04/HUMAS/IX-2019 dengan Judul “Wujud Transparansi, Pelindo III Penuhi Putusan KI Melalui PN Denpasar”.
Rabu 9 oktober 2019 Pengadilan Negeri Denpasar kembali melakukan pemanggilan guna menindaklanjuti permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh WALHI Bali terkait putusan Komisi Informasi terkait sengketa informasi antar WALHI Bali melawan Pelindo III Cabang Benoa.
Minggu 8 September 2019 Fan (Forum Aksi Nyata) Seminyak mengadakan ceremoni guna hari jadi yang ketiga di balai banjar Adat Seminyak. Acara berlangsung seremoni dengan dihadiri oleh Bendesa Adat Seminyak, Kepala Lingkungan beserta jajaran pengurus Desa Adat Seminyak.
Rabu, 28 Agustus 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mengadakan pembahasan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Bali yang diadakan di Ruang Rapat Layur-Nila, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Selasa 20 Agustus 2019 kembali digelar diskusi mengenai Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Saat ini pembahasan dokumen RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) telah masuk pada tahap Focus Group Disscusion (FGD) penyusunan dokumen final.
Hari ini, Rabu 14 Agustus 2018 bertempat di Sekretariat Bersama Jl Dewi Madri IV Nomor 2, FRONTIER Bali bersama WALHI Bali kembali mengirim surat untuk merespon bencana lingkungan kabut asap akibat kebakaran sapah di TPA Temesi Gianyar.
Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2019 melalui akun twitternya menyatakan “Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan: jangan dibangun bandara, bendungan, perumahan.
Mediasi sidang sengketa informasi mengenai surat yang sempat diberikan Gubernur I Wayan Koster kepada Presiden Joko Widodo kembali berjalanjut, namun gagal. Mediasi hari ini Jumat 19 Juli 2019 kembali dipimpin oleh I Gede Agus Astapa yang bertempat di kantor Komisi Informasi Provinsi Bali.
Selasa, 2 Juli 2019 WALHI Bali yang diwakili oleh I Made Juli Untung Pratama dan Tim Hukum WALHI Bali I Wayan Adi Sumiarta, SH.,M.Kn mengajukan Permohonan eksekusi Putusan Komisi Informasi Propinsi Bali (KI Bali) ke Pengadilan Negeri Denpasar (PN Denpasar).
Jika sebelumnya pada Jumat, 14 Juni 2019 WALHI Bali menerima kiriman “paket misterius” dari PT. Pelindo III. Kini pada hari Senin, 17 Juni 2019 WALHI Bali mengembalikan “paket misterius” ke Pelindo III cabang Benoa.
