Jumat, 8 Nopember 2019 diadakan rapat Komisi Penilai AMDAL terkait rencana PT Angkasa Pura untuk melakukan reklamasi Bandara Ngurah Rai seluas 12,15 Hektar. Rapat tersebut
Selasa 5 November 2019 proses sengketa informasi antara WALHI Bali melawan Gubernur Bali terkait permohonan informasi mengenai surat yang dikirimkan Gubernur Bali Wayan Koster terkait
Jumat 18 Oktober 2019 WALHI Bali menggelar konferensi pers terkait Pers Release Pelindo III yang bernomor: PRS.04/HUMAS/IX-2019 dengan Judul “Wujud Transparansi, Pelindo III Penuhi Putusan
Rabu 9 oktober 2019 Pengadilan Negeri Denpasar kembali melakukan pemanggilan guna menindaklanjuti permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh WALHI Bali terkait putusan Komisi Informasi terkait sengketa
WALHI Bali kirimkan surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis 26 September 2019. Permohonan informasi publik ini diminta guna menindaklanjuti pemberhentian
Minggu 8 September 2019 Fan (Forum Aksi Nyata) Seminyak mengadakan ceremoni guna hari jadi yang ketiga di balai banjar Adat Seminyak. Acara berlangsung seremoni dengan
Rabu, 28 Agustus 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mengadakan pembahasan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Bali yang diadakan di Ruang Rapat
Selasa 20 Agustus 2019 kembali digelar diskusi mengenai Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Saat ini pembahasan dokumen RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Hari ini, Rabu 14 Agustus 2018 bertempat di Sekretariat Bersama Jl Dewi Madri IV Nomor 2, FRONTIER Bali bersama WALHI Bali kembali mengirim surat untuk
Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2019 melalui akun twitternya menyatakan “Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di satu lokasi
Mediasi sidang sengketa informasi mengenai surat yang sempat diberikan Gubernur I Wayan Koster kepada Presiden Joko Widodo kembali berjalanjut, namun gagal. Mediasi hari ini Jumat
Kamis, 11 Juli 2019. Konsultasi publik dokumen antara RZWP3k (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di Ruang Rapat Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali pada