TANAH BALI; APEC DAN AGRARIA*
Oleh: I Wayan Gendo Suardana** Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk
Oleh: I Wayan Gendo Suardana** Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk
Senin, 18 Juli 2011. Ratusan Petani Dompa Jimbaran kali ini datang berbondong-bondong ke kantor Bupati dan DPRD Badung. Dengan 10 buah minibus, sekitar 120 massa
(WALHI BALI, FRONTIER BALI, KPA BALI) Denpasar, 14 Juli 2011 I. Pendahuluan Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia,
Senin, 11 Juli 2011 Menindaklanjuti pertemuan yang membahas status tanah Proyek BIP (Bali Internasional Park) di gedung DPRD Bali tanggal 27 Juni 2011, DPRD Bali
REVISI PERDA RTRW BALI, UNTUK SIAPA?* I Wayan Gendo Suardana** Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
JALAN DIATAS PERAIRAN PROYEK PESANAN APEC Oleh: I Komang Sastrawan* Kemacetan di Bali merupakan isu yang hangat dari periode-periode sebelumnya terlebih di daerah Bali Selatan
Tata Ruang dan Kelangsungan Lingkungan Bali I Komang Susila* Berbagai tekanan terhadap RTRWP Bali terus berlangsung seiring sedang digodoknya perda tata ruang di 9 kabupaten/kota
Kertas Posisi, Forum Peduli Gumi Bali (Pandangan Dan Sikap Atas Konflik Pemberlakukan Perda No.16/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029) “TATA RUANG
Oleh : Agung Wardana Setelah dapat bernapas lega karena Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Oleh: I Wayan ”Gendo” Suardana, S.H Rupanya rongrongan terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029 makin bertambah. Setelah pemerintah kabupaten/kota di
TABANAN – Alih fungsi lahan di Tabanan sepertinya kian mengkhawatirkan. atas dasar itu, Ketua Pansus B DPRD Tabanan IB Kade Adnyana Suryawan mendesak agar eksekutif
Berbagai tekanan terhadap RTRWP Bali terus berlangsung seiring sedang digodoknya perda tata ruang di 9 kabupaten/kota di Bali. Tekanan tersebut berupa adanya gugatan hukum terhadap