
Koster Tidak Berikan Salinan Surat, WALHI Bali: Koster Mengada-ada
Setelah 11 hari kerja, akhirnya Koster membalas surat permohonan informasi publik terkait surat Gubernur Bali ke Presiden RI yang meminta review Perpres no 51 th

Setelah 11 hari kerja, akhirnya Koster membalas surat permohonan informasi publik terkait surat Gubernur Bali ke Presiden RI yang meminta review Perpres no 51 th

Denpasar, Selasa 15 Januari 2019. Proses mediasi sengketa infomasi publik antara WALHI Bali dengan PT. Pelindo III Cabang Benoa terkait permohonan informasi aktivitas reklamasi yang

Kamis/10 Januari 2018 WALHI Bali dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menggelar diskusi publik dengan tema Ranperda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Selasa/8 Januari 2019 WALHI Bali menghadiri sidang sengketa informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, dimana PT Pelindo III Cabang Benoa sebagai termohon. Agenda

Senin/31 Desember 2018 WALHI Bali mengiriman surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali. Permohonan yang diminta oleh WALHI Bali adalah salinan surat yang dikirimkan Gubernur

Hal tersebut terkuak dalam Konsultasi Teknis Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Gedung Mina Bahari III, Kementerian

Hari ini Senin 10 Desember 2018 WALHI Bali mengajukan gugatan terkait sengketa informasi mengenai aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo III cabang Benoa. Direktur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada Senin 12

Selasa/06 November 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. FGD tersebut

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu 31 Oktober 2018 dengan agenda pembahasannya adalah peraturan pemanfaatan ruang laut

Jumat 12 Oktober 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melakukan pertemuan FGD guna membahas penyusunan alokasi ruang RZWP-3-K Provinsi Bali. Dalam pembahasan ini hadir

Gelaran yang dilakukan oleh beberapa CSO atau organisasi masyarakat sipil dalam People,s Summit on Alternantive Development guna merespon kegiatan pertemuan Internasional WB-IMF yang dilaksanakan di