Derektur Eksekutif WALHI Bali, Agung Wardhana mengemukakan, industri pariwisata merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di Bali.
“Hal yang paling tampak adalah air. Air di Bali ini paling banyak dikonsumsi untuk kebutuhan pariwisata sehingga menimbulkan konflik antara industri dengan masyarakat,” katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengemukakan, untuk satu kamar hotel di Bali menghabiskan 3.000 libur per hari, lapangan golf sampai tiga juta liter per hari, sedangkan untuk masyarakat hanya 200 liter per orang per hari.
“Bayangkan, berapa ribu kamar hotel di Bali ini yang membutuhkan pasokan air? Padahal saat ini juga banyak berdiri hotel-hotel baru yang terus dibangun. Akibat dari banyaknya kebutuhan untuk pariwisata, maka kuantitas dan kualitas air di Bali ini menurun,” ujarnya.
Ia mengemukakan, saat ini mulai banyak konflik antara masyarakat petani yang menganut sistem subak dengan PDAM, seperti yang terjadi di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Bahkan di wilayah itu dilaporkan terjadi pemukulan oleh petani terhadap perangkat desa.
“Saya kira masalah ini harus mulai dipikirkan oleh pemerintah. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka Bali sama saja dengan bunuh diri. Kalau Bali sudah kekurangan air, siapa lagi yang mau datang ke Bali. Ini dampak yang paling jelek,” katanya.
Menurut dia, pendirian sejumlah fasilitas mewah, seperti lapangan golf dan hotel sebetulnya tidak mendukung industri pariwisata, karena turis asing datang ke Bali bukan untuk bermain golf, melainkan untuk menikmati kekhasan budaya dan alamnya.
“Jadi kebijakan pariwisata selama ini harus ada evaluasi. Kalau sistem pertumbuhan yang selama ini dianut dibiarkan terus, maka dampaknya akan luas. Makanya harus dicarikan model baru,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar investor juga dimintai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di Bali. Hal itu tentunya membutuhkan perangkat peraturan sehingga semua pihak ikut peduli pada pelestarian lingkungan di Bali.
Hal lain yang merupakan dampak dari industri pariwisata di Bali adalah, nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah naik dibandingkan sebelumnya. Akibatnya petani terbebani oleh pajak, sementara hasil tanaman mereka harganya tidak beranjak.
“Akibatnya petani tergoda untuk menjual tanahnya. Tanah yang dulunya lahan produktif akhirnya dikonversi menjadi lahan untuk pariwisata. Di Bali ini, pertahun ada 600 hingga 1.000 hektare lahan produktif yang dikonversi,” ujarnya. (Arix Sawa Bali)
