Jumat 14 Juni 2019 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali Sidang sengketa informasi antara Pemohon WALHI Bali melawan Gubenur Bali sebagai termohon kembali berlanjut.
Jumat 14 Juni 2019 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali Sidang sengketa informasi antara Pemohon WALHI Bali melawan Gubenur Bali sebagai termohon kembali berlanjut.
Jumat, 14 Juni 2019 WALHI Bali menerima kiriman paket dari PT. Pelindo III. Paket yang dikirimkan tersebut melalui Via Pos Indonesia.
Setelah Putusan komisi Informasi Provinsi Bali yang menyatakan Pelindo III cabang Benoa mesti membuka informasi mengenai perizinan kegiatan reklamasi oleh Pelindo di wilayah perairan Benoa beberapa waktu lalu, kini Kamis 13 Juni 2019 Pelindo III mengundang WALHI Bali guna bertemu dan serah terima m
Minggu 21 April 2019 Koalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama dengan Walhi Bali menggelar sebuah diskusi yang bertajuk “Melanjutkan Agenda Reformasi Sektor Keamanan”. Acara ini berlangsung di Tama Baca Kesiman yang berlamat di Jalan Sedap Malam no. 234 Kesiman Denpasar.
Minggu 10 Maret 2019 Walhi Bali Menggelar acara tahunan yang Bernama Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup atau disingkat KDLH. Acara ini diadakan di Rumah Sanur yang beralamat di Jalan Danau Poso No.51 A Semawang Sanur. Acara yang diadakan sedari pukul 10.
Rabu/09 Januari 2018 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional mengirimkan surat pernyataan keberatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kamis 25 Oktober 2018 WALHI BALI meberikan surat Terbuka terkait penyelamatan wilayah pesisir dan keselamatan rakyat dari ancaman proyek destruktif.
Pasca penurunan status Gunung Agung dari status awas/level IV menjadi status siaga/level III yang telah diumumkan pada hari minggu, 29 Oktober 2017.
Sabtu (16/9) 2017, bertempat di Gedung YLBHI- LBH Jakarta, diadakan seminar yang bertemakan “Pelurusan Sejarah 65”. Diskusi ini merupakan diskusi pelurusan sejarah sebagai upaya awal untuk pemulihan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.
Jakarta-(16 September 2017), secara terang-terangan aparat Kepolisian telah melakukan tindakan penyerangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta, setelah sebelumnya melarang kegiatan diskusi yang akan membedah peristiwa 65.
Latar Belakang
Revisi perda RTRW yang sedang digodok oleh pemkot Denpasar sampai saat ini tidak kunjung selesai. Hal ini karena ada tarik ulur dalam menyesuaikan dengan peraturan di atasnya RTRW-P.
Vila berlantai dua itu ternyata telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, Bukit Gumang termasuk lerengnya merupakan kawasan berfungsi lindung sesuai Perda RDTR No. 8 Tahun 2003 dan Perda RTRW No. 11 Tahun 2000.