Tuntut Tata Ruang yang Adil dan Pro Rakyat.

Puluhan aktifis menyikapi kedatangan Presiden SBY di Istana Tampak Siring, Bali.

IMG_5144

Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Untuk Keadilan Tata Ruang melakukan unjuk rasa di depan monumen Bajrasandi senin (19/4) pagi. Mereka menyikapi kedatangan SBY yang akan mengadakan rapat kerja (Raker) gubernur di Istrana Tampak Siring, Gianyar-Bali.
Raker yang berlangsung tiga hari ini akan dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala pemerintahan nonpemerintahan, para gubernur, rektor, pejabat BUMN, pakar ekonomi, teknologi dan pimpinan media massa yang dipimpin langsung oleh presiden SBY.

Dalam pertemuan ini akan membahas beberapa program di antaranya mensinkronisasikan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi, peran teknologi, peningkatan daya saing, evaluasi pembangunan pro rakyat dan pencapaian MDGs.

Namun sekitar 50 aktivisan yang terdiri dari WALHI Bali, FMN, Frontier dan BEM UNUD ini memiliki pandangan berbeda. Pemerintahan dibawah kekuasaan SBY dinilai gagal dalam mensejahtrakan rakyatnya.
Sekitar pukul 09.30 masa aksi berkumpul di parkir timur Bajrasandi-Renon. Dipimpin kordinator lapangan (korlap), masa longmarch menuju monument Bajrasandi sambil meneriakan yel-yel penuh semangat.

Setiba di depan monument Bajrasandi masa mulai melakukan orasi-orasi.
Hasan perwakilan Frontier menegaskan dalam orasinya bahwa selama ini kebijakan-kebijakan pemerintah hanya semakin membuat rakyat menderita. Kebijakan yang ada hanya memperlancar perampasan akan tanah, air dan hutan Indonesia. Di Bali sendiri karena lemahnya penegakan peraturan hingga membuat maraknya perampasan tanah oleh investor.

Pembangunan hanya menggusur rakyat kecil, seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Pembangunan selama ini dinilai tidak adil. Hanya untuk kepentingan penguasa, pengusaha dan pemodal. Ia mengakhiri orasinya dengan ungkapan keras “jangan jual negeri ini ke asing”.

Aji dari BEM Unud menyampaikan hal yang senada bahwa kebijakan di Indonesia belum pro rakyat. Masih banyak rakyat yang belum mendapat keadilan. Dimana laju kerusakan lingkungan makin parah. Rakyat hanya menjadi korban pembangunan saja. Ia menuntut rezim SBY-Bodiono harus mampu menaikan upah buruh di tanah air.

Ngurah Artadhana dari WALHI Bali mengungkapkan bahwa RTRW ini nafas pembangunan di Bali. Ia mengajak seluruh element masyarakat untuk memperjuangkan RTRW yang pro rakyat bukan untuk investor. Sejauh ini karena lemahnya penegakan hukum membuat tanah, air dan hutan di Bali dikapling untuk kepentingan pengusahaan pariwisata yang sejatinya mengorbankan rakyat Bali sendiri.

Walhi Bali sendiri mengidentifikasi pertemuan ini sebagai awal tindak lanjut pertemuan Goverment Climate Meeting yang akan diselenggarakan di Aceh 17-22 Mei mendatang. Dimana dalam pertemuan ini akan membahas tentang penjualan karbon melalui skema pengurangan emisi dengan mencegah kerusakan dan menurunnya kualitas hutan (REDD).

Kita semua tahu bahwa keberadaan hutan di Indonesia sangat memperihatinkan. Maraknya illegal loging, pembukaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan hanya akan membuat hutan kita sebagai pelepas emisi bukan sebagai penyerap karbon. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam perjanjian ini.

Setelah 60 puluh menit berlangsung dan masing-masing organ telah menyampaikan orasinya, Samsul sebagai korlap mengakhiri aksi dengan membacakan statment aksi.