Ke Bali, Jokowi Disambut dengan Baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Badung– Jelang kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, sepanjang jalan Raya By Pass Ngurah Rai dan di wilayah Desa Adat Bualu, Nusa Dua Presiden Presiden disambut dengan atribut penolakan reklamasi Teluk Benoa.
Baliho-baliho ini khusus bertuliskan ucapan selamat datang didedikasikan kepada Presiden Jokowi agar mendengar aspirasi masyarakat Bali yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. “Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Jokowi, dengan harapan membantu masyarakat Bali untuk secepatnya membatalkan Perpres 51 Tahun 2014 warisan Rezim SBY” Ujar Kadek Duarsa selaku Ketua LPM Tanjung Benoa.
Di Wilayah Nusa Dua, baliho-baliho tolak reklamasi Teluk Benoa juga didirikan. Di Nusa Dua atau di wilayah Desa Adat Bualu terdapat 2 jenis baliho berbeda, satu baliho bertuliskan “Desa Adat Bualu Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dan satu baliho bertuliskan ucapan selamat datang kepada Presiden Jokowi. “baliho-baliho tersebut kami pasang di beberapa titik salah satunya di pertigaan Tol Bali Mandara Nusa Dua, selain sebagai sambutan kepada Presiden yang akan datang ke Bali juga merupakan sikap penolakan desa adat Bualu terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa” papar Nyoman Sueta.
Tak hanya di Nusa Dua, masyarakat Kedonganan juga turut serta memasang baliho bertuliskan “Selamat Datang Pak Jokowi di Bali, Jika SBY Menerbitkan Perpres 51/2014 Saatnya Pak Jokowi Mencabutnya, Jangan Mau Kena Jebakan Batman SBY” sebagai wujud aspirasi mereka yang ingin disampaikan kepada Presiden Jokowi jelang kedatangannya di Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua. Baliho-baliho tersebut dipasang di berbagai titik diantaranya di pertigaan lampu merah Kedonganan dan di perbatasan antara Kedongan dan Jimbaran. “Kami pemuda pesisir berharap Presiden mampu mengerti dan memahami pesan yang tersurat dalam baliho yang kami dirikan ini” tutur pemuda dari Desa Adat Kedonganan Wayan Gede Dwi Adnyana Putra.
TNI Memberangus Baliho-Baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa Milik Desa Adat, ForBALI Mengecam.
Akan tetapi, inisiatif-inisiatif rakyat Bali untuk menyampaikan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa jelang kedatangan Presiden Jokowi untuk membuka Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua pada hari ini diwarnai dengan penurunan Paksa Baliho Penolakan Rencana Reklamasi Teluk Benoa yang dipasang oleh Desa Adat yang menolak rencana Reklamasi Teluk Benoa. Ironisnya penurunan Paksa Baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dipasang oleh Desa Adat disepanjang jalan yang akan dilewati oleh Presiden Jokowi dari Bandara Ngurah Rai menuju ketempat Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua tersebut dilakukan oleh aparat Negara termasuk dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Nyoman Sueta, Sekretaris Desa Adat Bualu beberapa Baliho penolakan reklamasi yang sudah berdiri sejak beberapa bulan yang lalu telah sempat dirobohkan, termasuk juga baliho yang berisi pesan “selamat datang kepada Presiden Jokowi” yang didirikan kemarin malam, diantaranya; di pertigaan pintu tol Bali Mandara Nusa Dua. Dengan berbagai dalih aparat keamanan berupaya menurunkan Baliho-baliho penolak reklamasi yang berada di perempatan Nusa Dua, namun dihalangi warga.
“kami sangat tersinggung sekali, di alam demokrasi masih ada tindakan pemberangusan seperti ini, yang juga membuat kami tidak terima adalah pada saat kami temukan Bendera Merah Putih dan bendera ForBALI yang kami pasang satu di satu tiang yaitu Bendera Merah Putih di atas dan di bawahnya bendera ForBALI, tergeletak di tanah” ungkap Nyoman Sueta dengan nada kesal.
Atas kejadian tersebut, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) mempertanyakan kewenangan aparat TNI dalam melakukan penurunan baliho-baliho tersebut. “Apa dasar hukum pihak TNI melakukan tindakan tersebut? Apakah hal itu merupakan bagian dari tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU no. 34 th 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? Sepengetahuan kami tindakan tersebut bukanlah tugas pokok dan bukan kewenangan dari TNI, sehingga dapat dinyatakan Aparat TNI telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum” tanya Koordinator ForBALI I Wayan Gendo Suardana.
Selain mempertanyakan kewenangan TNI, ForBALI juga menyatakan keberatan sekaligus mengecam tindakan yang dilakukan oleh TNI. “kami menyatakan keberatan dan mengecam tindakan pengekangan kebebasan berekspresi dan penurunan paksa terhadap baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh aparat Negara” kecam Gendo.
Dalam catatan ForBALI, penurunan secara paksa terhadap Baliho Penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa oleh aparat negara (TNI/POLRI) setiap kedatangan Presiden ke Bali sudah berulangkali terjadi, sejak zaman Presiden SBY hingga kini Presiden Jokowi. “Secara agresif dan terang-terangan aparat Negara baik TNI/ POLRI melakukan upaya- upaya penurunan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa. Anehnya selalu saja yang menjadi sasaran adalah baliho aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa sedangkan baliho-baliho dan/atau alat peraga lainnya selain Baliho Penolakan Reklamasi Teluk Benoa yang terdapat di area yang sama masih dibiarkan” papar Gendo.
Menurutnya, penurunan paksa baliho penolakan reklamasi oleh aparat negara bukanlah penertiban melainkan pemberangusan kebebasan berekspresi. Padahal kebebasan berekspresi adalah hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 ayat (3) huruf e Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. “Oleh karenanya tindakan aparat negara yang menurunkan baliho penolakan rencana reklamasi teluk benoa secara paksa senyatanya telah melanggar hak konstitusional warga Negara”pungkasnya.
Atas kejadian hari ini ForBALI telah menyampaikan laporan lisan yang kami sampaikan kepada Pihak Komnas HAM. “kami meminta KOMNAS HAM RI untuk segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya, mengingat pemberangusan kebebasan berekpresi dan berpendapat sudah sangat sering terjadi khususnya setiap kedatangan Presiden RI ke Bali” pungkas Gendo.
