Gubernur Didesak Cabut Izin PT TRB. Komisi III akan Selidiki Proses Keluarnya Izin
Posted by: adminRenon, DenPost
Belasan orang yang tergabung dalam Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bali, Renon, Kamis (11/10) kemarin. Mereka menuntut Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, segera mencabut izin pengusahaan pariwisata alam seluas 102,22 ha yang diberikan kepada PT Tirta Rahmat Bahari (TRB) pada kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.
“Cabut Izin PT TRB, Selamatkan Hutan Mangrove,” demikian spanduk yang digelar KEKAL Bali, yang terdiri dari Walhi, Frontier Bali, Bali Out Bound, LPM Kertha Aksara FH Unud, komponen lainnya tersebut. “Bali Clean and Green hanya Sebatas Slogan, Tolak Eksploitasi Hutan Mangrove”, bunyi spanduk yang lain.
Para aktivis mempertanyakan slogan Bali clean and green yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh Gubernur Bali. “Jargon itu tidak ada hasilnya. Lingkungan Bali justru semakin hancur. Sungai-sungai tercemar. 13 titik pantai juga tercemar,” kata Suriadi dari Walhi.
Suriadi alias Moko mengatakan, hutan mangrove adalah benteng terakhir masyarakat Bali di pesisir. Namun, sekarang akan dibangun vila, hotel, dan akomodasi pariwisata lainnya. Dipastikan semua limbah akan mengalir ke laut dan pasti mencemari air laut. “Pembangunan pariwisata akan membabat habis hutan mangrove,” tegasnya.
Kata dia, program Bali clean dan green yang dijadikan program unggulan Gubernur Bali hanya sebatas slogan. “Di mana program Bali clean dan green yang Bapak dengungkan? Jangan bicara halaman kantor gubernur sudah rindang, itu sudah rindang dari dulu. Bali semakin hari, Bali semakin bulan semakin hancur, lingkungan hidup di Bali semakin hancur. Cabut izin PT TRB,” teriak Suriadi.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali, IGN Suryantha Putra, menyatakan, masih menyelidiki proses keluarnya izin untuk PT TRB. Sebab, keluarnya izin tersebut tidak melibatkan DPRD Bali. “Kami juga akan ke Kementerian Kehutanan untuk menanyakan keabsahan izin tersebut. Sebab, banyak investor yang nakal yang kadang-kadang mengaku sudah dapat izin. Karena itu, kami akan cek itu,” jelasnya. (106)
