Jumat, 6 Januari 2012,
Gerakan penolakan Bali internasional Park (BIP) kembali menggelar aksi-aksinya di awal tahun 2012 ini. Puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam ALAM TOLAK BIP [Aliansi Masyarakat Tolak BIP] yang terdiri dari Walhi-Bali, Frontier-Bali, BEM-UNHI, LPM Kertha Aksara FH UNUD, komunitas akarumput, komunitas musisi dan komunitas punk menggelar aksi spanduk sepanjang 300 meter di lingkungan pusat pemerintahan Badung. Sambil membentangkan spanduk “ekstra panjang” dari kantor bupati hingga DPRD Badung, barisan aksi juga berorasi menyampaikan pandangan penolakan BIP.
Menyikapi Rekomendasi DPRD Badung terhadap pembangunan BIP, massa mengecam keras langkah tersebut. Humas Aksi, Wayan “Gendo” Suardana mengganggap bahwa rekomendasi tersebut bersifat prematur. “Terbitnya rekomendasi atas pembangunan BIP oleh DPRD Badung terkesan dilakukan tanpa pertimbangan yang bersifat komprehensif dan bersifat prematur. “Padahal dengan dinamika yang panjang, sudah tersedia deretan fakta-fakta dihadapan mereka yang cukup untuk membuat DPRD Badung tidak menerbitkan rekomendasi”. Menurut Gendo, DPRD Badung malah mengabaikan fakta-fakta kebobrokan BIP, padahal di balik rencana pembangunan BIP terdapat banyak permasalahan mulai dari permasalahan sengketa Agraria, permasalahan pajak terkait dengan pengalihan HGB dari PT. Citratama Selaras kepada PT. Jimbaran Hijau.
Pembangunan BIP yang memanfaatkan momentum KTT APEC XXI juga mnendapat kecaman dari massa aksi. Apalagi seperti dirilis di berbagai media bahwa menteri Luar Negari, Marty Natalegawa menyatakan akan melaksanakan KTT APEC XXI di Nusa Dua dan tidak jadi menggunakan BIP. “Kalau BIP tidak jadi digunakan untuk KTT APEC, kenapa harus tetap dibangun?” Tanya Haris dalam orasinya. Haris yang juga selaku sekjend Frontier-Bali menyatakan bahwa seandainya BIP ini diberi ijin, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru investor lain dengan menggunakan even-even internasional lainnya untuk memuluskan proyeknya. “Akan ada berbagai macam proyek membonceng even internasional sehingga membuat pembangunan akomodasi pariwisata semakin tidak terkendali” tukas Haris.
Dharmoko, Deputy Internal Walhi Bali menuding bahwa rencana pembangunan BIP hanya dibangun atas dasar kebutuhan sesaat tanpa menguhitung kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Masih banyak tempat di Bali kalau hanya hendak menggelar konfrensi yang berkapasitas 10 ribu orang tanpa harus menambah beban pembangunan di pulau bali” tegas dharmoko.
Persoalan sengketa agraria di lahan yang akan dibangun sarana KTT APEC XXI ini juga menuai protes dari massa aksi. Pembangunan BIP direncanakan diatas banyaknya permasalahan di areal yang akan dibangun. Mulai dari HGB atas tanah seluas 280 ha yang dikuasai oleh PT. Citratama Selaras yang diduga sebagai tanah terlantar bila merujuk PP 11 th 2010 tentang penertiban tanah terlantar. “Terlebih berdasarkan investigasi yang kami lalukan ada dugaan kuat bahwa proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara-cara tidak fair. Termasuk fakta-fakta bahwa ada ratusan KK Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Dompa Jimbaran yang terancam kehilangan tanahnya dan rumahnya bila BIP dibangun.” Papar Gendo yang juga ketua dewan daerah WALHI Bali ini.
Read more…

DENPASAR–MICOM (Jumat, 16 Desember 2011 09:20 WIB ): Upaya Kementerian ESDM untuk melakukan eksplorasi geothermal di kawasan hutan lindung Bedugul tetap ditolak aktivis lingkungan hidup Bali. Mereka khawatir eksplorasi tersebut bisa merusak daerah tutupan hutan, daerah resapan air yang mengairi tiga kabupaten di Bali.

Koordinator Dewan Daerah Walhi Bali Wayan Gendo Suardana, saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat (16/12) mengatakan, alasan Kementerian ESDM melakukan eksplorasi geothermal Bedugul untuk keamanan pasokan energi di Bali terutama demi keamanan pasokan listrik sangat tidak masuk akal.

“Hingga saat ini pihak Kementerian ESDM belum melakukan kajian yang mendalam tentang ancaman krisis listrik di Bali hingga 2025. Kajian atau analisis tentang ancaman krisis listrik saat ini sangat tidak masuk akal karena selama ini pasokan listrik di Bali relatif aman, tinggal mengoptimalkan apa yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Gendo, secara faktual pasokan listrik di Bali saat ini sebanyak 600 mw. Jumlah yang dipakai yang saat ini hanya mencapai 570-an mw saat puncak (penggunaan) listrik. Belum lagi, pembangunan Bali Crossing yang menghasilkan 1.500 mw. Ditambah lagi, pembangunan PLTG di Celukan Bawang dengan mengasilkan daya yang cukup besar mendekati 1.000 mw serta beberapa potensi lain yang bisa dikembangkan tanpa merusak lingkungan hidup atau membabat hutan dan sejenisnya.
Read more…

Rabu, 10 Agustus 2010
Tidak konsistennya Pemerintah dalam pelaksanaan Moratorium Pembangunan Bali Selatan, disikapi puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan dengan menggelar Aksi Teater di depan kantor Gubernur Bali. Teater yang bertema “Investor Caplok Tanah Bali” ini menggambarkan bagaimana Bali yang sempit ini dikapling-kapling oleh Investor. Untuk menangguk dollar, Investor digambarkan begitu bernafsu dalam membangun berbagai fasilitas. Setiap sudut Bali dikuasai investor dan disulap menjadi hotel megah, villa, lapangan golf dan pusat perbelanjaan. Digambarkan pula dalam teater ini Investor membagi-bagi koper yang bertuliskan “KOMISI $$S” kepada pemerintah agar proyeknya diperlancar ijinnya.

Haris, Sekjend Frontier Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat) menyampaikan bahwa aksi teatrikal ini sebagai protes terhadap sikap Gubernur Bali yang tidak konsisten dalam menjalankan Moratorium Pembangunan yang sudah ditetapkannya. Ketidakkonsistennya ini terlihat dari sikap Gubernur Bali yang mendukung pembangunan Bali International Park (BIP) di kawasan Bali Selatan.
Read more…