Denpasar (Metrobali.com)-
Pemerintah Provinsi Bali dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sepakat melanjutkan mediasi di Komisi Informasi Publik setempat terkait sengketa informasi mengenai izin pemanfaatan Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai, Denpasar.
Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Suratman, di Denpasar, Selasa (12/2), mengatakan, mediasi itu dilanjutkan pada Jumat (15/2) depan.
“Penetapan jadwal itu merupakan kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang difasilitasi KIP,” katanya.
Menurut dia, yang menetapkan jadwal pertemuan lanjutan pada hari Jumat itu bukan Dinas Kehutanan setempat seperti diberitakan sebelumnya.
“Pada awalnya kami mengajukan permohonan untuk pertemuan lanjutan itu pada hari Selasa (12/2), namun akhirnya disepakati bersama hari Jumat (15/2),” ujar Suratman.
Penundaan itu dimaksudkan untuk memberikan waktu untuk melakukan konsultasi dengan pimpinannya masing-masing.
Pertemuan antara Walhi dengan Pemerintah Provinsi Bali yang difasilitasi KIP setempat pada hari Senin (11/2) menemui jalan buntu.
Lembaga peduli masalah lingkungan itu sebelumnya sempat mengadukan Pemprov Bali yang dinilai tidak terbuka kepada publik terkait izin pemanfaatan Tahura Ngurah.
Deputi Internal Walhi Bali, Suryadi Darmoko meminta pemerintah bersikap terbuka terkait informasi sedikitnya 11 data dan dokumen berupa informasi publik mulai dari surat keputusan Gubernur Bali mengenai izin prinsip pemanfaatan pariwisata alam kepada PT TRB seluas 102,22 hektar selama 55 tahun dan beberapa dokumen pendukung.
Meskipun saat ini permasalahan pemanfaatan Tahura diproses secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Darmoko menganggap mediasi tidak berkaitan langsung dengan proses persidangan.
“Ini adalah persoalan di mana hak publik atas informasi itu tidak diberikan. Jadi beda ranahnya, ini sengketa informasi sedangkan yang di sana gugatan putusan hukum,” ujarnya. INT-MB
source :
http://metrobali.com/2013/02/12/pemprov-bali-dan-walhi-sepakat-lanjutkan-mediasi/
