Refleksi Lingkungan Hidup Akhir Tahun

Tahun 2012 akan berakhir, dan berganti ke tahun 2013 dalam beberapa jam lagi. Namun kita harus kemBali merefleksikan apa yang telah terjadi di tahun 2012 terutamanya mengenai permasalahan lingkungan di Bali. Diharapkan nantinya dengan refleksi ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih menjaga lingkungan di Bali.
Bali memiliki pesona yang dapat memikat banyak wisatawan untuk datang ke Bali. Pendapatan Asli Daerah Bali (PAD) paling besar berasal dari industry pariwisata. semakin lama perkembangan industry pariwisata di Bali semakin pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang di bangun pada tahun 2012. Paling banyak tentunya pembangunan Akomodasi Pariwisata.
Sayang pesatnya pembangunan Akomodasi pariwisata serta fasilitas penunjang yang tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga lingkungan di Bali. Para pemodal hanya memikirkan bagaimana cara dapat mengeruk keuntungan yang semaksimal mungkin, tanpa memikirkan akibat dari eksploitasi secara besar-besaran di Bali.
Ingat Bali adalah sebuah pulau kecil yang tentunya mempunyai batas daya dukung dan daya tampung. Apabila pembangunan tersebut terus-menerus dilakukan tanpa memikirkan keterbatasan yang dimiliki maka akan berdampak bertambahnya kerusakan lingkungan di Bali. Dengan kerusakan lingkungan tersebut tentu saja berdampak negative terhadap keberlanjutan pariwisata di Bali.
Alih Fungsi Lahan, Krisis Air dan Pencemaran
Alih fungsi lahan di Bali dari tahun 2007 sampai 2011 ada kecenderungan meningkat. Rata-rata alih fungsi lahan di Bali mencapai 600 Hektar dalam setahun. Tentu saja yang paling besar menjadi korban dari alih fungsi lahan tersebut adalah lahan pertanian produktif.  Lahan pertanian produktif tersebut dalam sekejap berubah menjadi bangunan beton.
Selain itu di Bali pada tahun 2012 ramai dengan peristiwa krisis air dan kekeringan. Krisis air bersih di Bali sebenarnya sudah diperkirakan Penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup pada 1997 silam menyebutkan jika Bali akan mengalami krisis air pada 2013 sebanyak 27 miliar liter. Ahli hidrologi lingkungan Universitas Udayana, Wayan Sunartha, memperkirakan Bali akan  mengalami defisit air 26,7 miliar meter kubik pada 2015.
Maraknya pembangunan akomodasi pariwisata seperti hotel dan villa di Bali tidak saja mengeksploitasi penggunaan air permukaan tetapi juga air bawah tanah, penggunaan air di Bali kini telah melebihi kapasitas siklus hidrologi, sehingga secara kuantitas volume dan kualitas air, Bali telah mengalami krisis air.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengakui kebutuhan air untuk perhotelan sangat besar. Yaitu kebutuhannya mencapai 30 liter per orang. Jika di Badung saja ada 78.000 kamar dan tingkat hunian 50 persen, berarti sekitar 34.000 kamar berisi dua orang. Itu artinya ratusan ribu liter air yang digunakan per hari.
Selain itu bukti lapangan yang dapat menjadi petunjuk awal krisis air adalah mengeringnya beberapa sungai di Bali dan tingkat intrusi air laut yang semakin parah. Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bali menunjukkan bahwa 200 lebih atau 60 persen daerah aliran sungai di Bali mengering dan itu potensi air permukaan. Data BLH juga yang menyatakan bahwa daerah Suwung, Sanur dan Kuta sudah mengalami intrusi air laut sejauh satu kilometer artinya ada penggunaan air bawah tanah yang sifatnya sangat eksploitatif.
BLH juga menemukan ada 13 pantai di Bali yang tercemar limbah. Diduga limbah tersebut berasal dari hotel atau tempat usaha lainnya di sekitar pantai. Di pantai-pantai tersebut BLH menemukan beberapa zat pencemar, seperti zat nitrat, zat dari detergen, minyak, dan timbal. Akibat dari pencemaran tersebut sektor pariwisata dapat terganggu, sebab beberapa pantai yang tercemar merupakan pantai andalan pariwisata di Bali, seperti Pantai Kuta dan Sanur. Pantai lainnya yang tercemar adalah Pantai Serangan, Benoa, Tanjung Benoa, Mertasari, Lovina, Soka, Candidasa, Tulamben, Pengambengan, Gilimanuk, dan Padangbai.

Pembangunan tak terkendali
Sepanjang tahun 2012 Walhi Bali mencatat ada 5 pembangunan/proyek yang diduga akan memberi pengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan di Bali yaitu Pembangunan Bali International Park (BIP), Pemberian izin pemanfaatan hutan Dasong dan juga hutan mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pelanggaran AMDAL dan pengurugan laut dalam pembangunan jalan diatas perairan (JDP), serta rencana eksplorasi air oleh salah satu produsen minuman kemasan di desa Peladung Karangasem.
Alasan utama dari penolakan dibangunnya BIP adalah pembangunan BIP dengan menggunakan lahan seluas 250 hektar di Jimbaran. Alasan untamanya adalah untuk menunjang agenda APEC, padahal pembangunan BIP dianggap belum terlalu mendesak, mengingat Bali sudah biasa mengadakan pertemuan internasional di Nusa Dua. Selain itu juga masih terjadi sengketa agraria dilokasi pembangunan antara petani dompa dengan investor.
Pemberiaan izin pemanfaatan Hutan Dasong di Bali utara dan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Bali selatan tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan di Bali terutamanya akan berkurangnya luasan hutan di Bali. Saat ini saja luas di Bali hanya sebesar 22% dari seharusnya luas minimal 30% yang diamatkan oleh perda RTRWP Bali. Pembangunan akomodasi pariwisata di dalam hutan tentunya akan berpengaruh terhadap keadaan hutan itu sendiri.
Pemberian izin di hutan Dasong ditolak selain merupakan daerah hutan lindung, juga karena hutan di Bali utara merupakan daerah resapan air yang apabila ada kerusakan ditakutkan akan memperparah kekeringan di Bali. Ini karena hutan Dasong berdekatan dengan 3 dari 4 Danau sebagai sumber utama air di Bali yaitu danau Buyan, Tamblingan dan juga danau Beratan.
Izin pemanfaatan tahura Ngurah Rai juga ditolak karena selain sebagai daerah resapan air di Denpasar. Hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai mempunyai fungsi yang sangat vital yaitu sebagai penjaga pesisir, sebagai kawasan mitigasi bencana, tempat hidupnya berbagai biota laut, juga mempunyai kemampuam yang besar untuk menyerap karbon, selain itu mangrove juga melindungi dari tsunami dan intrusi air laut. Ditakutkan apabila ada akomodasi didalam hutan mangrove maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove. Selain itu dalam pemberian izinnya juga tidak ada ketransparanan.
Pembangunan Jalan Diatas Perairan (JDP) adalah juga mega proyek yang paling disorot ditahun 2012. Jalan yang rencananya digunakan sebagai salah satu fasilitas penunjang APEC dan altrnatif sebagai pemecah kemacetan di Bali selatan dibangun dengan melanggar AMDAL. Pelanggran AMDAL yang dimaksudkan adalah pelaksana proyek melakukan pengurugan air laut menggunakan batukapur (limestone) yang tentunya dapat mencemarkan air laut disekitar proyek dan tidak ada di dokumen AMDAL. Alasan yang diberikan oleh pelaksana proyek adalah untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Dan terakhir adalah keinginan salah satu produsen air kemasan untuk melakukan ekploitasi mata air di desa Peladung Karangasem. Padahal di Karangsem sendiri tahun 2012 telah terjadi kekeringan diberbagai tempat. Dan apabila eksploitasi dilakukan ditakutkan akan lebih memperparah kekeringan disana. Namun warga desa Peladung melakukan penolakan, hal ini mereka sampaikan saat rapat desa.
Di Bali sendiri pada tahun 2011 Gubernur Bali sudah membuat surat edaran yang isinya untuk melakukan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata karena dari penelitian yang dilakukan oleh kementerian pariwisata, Bali selatan sudah kelebihan kamar sebanyak 9800, dan menurut kementerian Pariwisata di Bali selatan tidak memerlukan pembangunan kemBali sampai tahun 2015. Dengan semakin pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata tentunya juga akan berimbas pada penggunaan lahan dan air.
Refleksi 
Di tahun 2013 mendatang di Bali akan dilaksanakan berbagai hajatan internasional maupun nasional, sejumlah proyekpun sudah mulai direncanakan untuk dibangun, seperti jalan diatas sawah, pembangunan sirkuit formula 1, dan tentunya yang paling marak adalah pembangunan akomodasi pariwisata.
Seharunya pemerintah provinsi Bali bisa merefleksi apa yang telah terjadi ditahun 2012 dan selanjutnya memikirkan konsep bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, jangan hanya memikirkan sekarang. Semua yang ada di Bali dikuras untuk kepentingan uang semata dengan pariwisata sebagai kambing hitamnya. Yang menikmati hasil dari industri pariwisata di Bali sebagian besar adalah orang luar Bali. Pemerintah Bali juga harus memikirkan daya tampung dan daya dukung yang dimiliki oleh Bali.
Apabila seluruh sumber daya alam di Bali sudah terkuras habis dan lingkungan di Bali sudah rusak tentu pariwisata di Bali akan mati. Ingat Mahatma Gandhi pernah berkata : Bumi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan seluruh makhluk hidup, tetapi tidak cukup untuk sebuah kerakusan.
Semoga pemerintah provinsi Bali bisa sadar tentang hal ini sebelum terlambat. Apabila nantinya tanah Bali sudah habis, hutan Bali sudah rusak, Air di Bali sudah kering maka tak akan ada lagi namanya industri pariwisata di Bali dan apabila saat itu tiba pemerintah akan menyesal kalau uang yang didapat tidak berarti apa-apa lagi.
“Selamat Tahun Baru 2013 semoga damai di hati, damai di jiwa dan damai di Bumi”
*Adi Sumiarta : Kadiv Advokasi dan Hukum WALHI Bali
http://adisumiartha.blogspot.com/2012/12/refleksi-akhir-tahun-lingkungan-bali.html