Fix! Dokumen RZWP3K Provinsi Bali Bancakan Proyek

Selasa 20 Agustus 2019 kembali digelar diskusi mengenai Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Saat ini pembahasan dokumen RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) telah masuk pada tahap Focus Group Disscusion (FGD) penyusunan dokumen final. Acara dihadiri oleh dinas-dinas terkait dan acara dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan Provinsi Bali Ir. I Made Sudarsana, M.Si. selain itu hadir juga Dr. Krishna Samudra, S.Pi., M.Si. yang merupakan Kepala Subdit Zonasi Daerah. Diawal acara setelah pembukaan dari pimpinan rapat, Krisnha Samudra menyapa audiens dan menanyakan apakah lagi dilakukan diskusi dalam penyusunan dokumen final RZWP-3-K Provinsi Bali. Sapaan tersebut langsung di jawab oleh I Wayan Gendo Suardana selaku Dewan Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan sekaligus Koordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa) yang juga hadir dalam FGD ini.

Dalam FGD ini Gendo mengkritisi ketidak seriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat adat didalam penyusunan-penyusunan kebijakan publik atau dokumen seperti ini. Gendo menegaskan bahwa kejadian pelibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan RZWP3K tidak mengundang masyarakat yang terdampak secara penuh misalnya Samigita (Seminyak, Legian, Kuta) Canggu dan Berawa. “Kami keberatan dengan cara pelibatan masyarakat seperti ini”, tegasnya.

Lebih lanjut, Gendo juga menyampaikan kebiasaan pertemuan RZWP3K yang mengundang secara mendadak dan tidak disertai bahan adalah contoh pertemuan yang buruk. “Menurut kami cara-cara mengundang seperti ini adalah problem. Kami keberatan dengan cara-cara tersebut”, ujarnya.

Gendo juga menyoroti dokumen RZWP3K yang mengakomodir proyek tambang pasir, yang awalnya dialokasikan seluas 1.916 hektar, yang mengakomodir 2 rekomendasi teknis ijin usaha pertambangan eksplorasi pasir laut  tahun 2018 yang sudah terbit kepada 2 perusahaan yakni PT. Pandu Khatulistiwa dan PT. Hamparan Laut Sejahtera. Gendo pun menohok krisna samudra selaku moderator untuk membantah bahwa RZWP3K tidak mengakomodir proyek tambang pasir laut lepas pantai kuta.

Atas tantangan tersebut, Krisna Samudra justru melempar tantangan tersebut kepada tim penyusun RZWP3K Bali, Ketut Sudiarta. Ketut Sudiarta pun menyampaikan bahwa dokumen RZWP3K tersebut memang mengakomodir proyek karena perizinan sudah diterbitkan, seperti tambang pasir laut. “Ini satu kesatuan dengan pengembangan bandara ada kajian dan juga ada kordinatnya serta rekomendasi ijinnya disitu” tungkasnya.

Atas penjelasan dari tim penyusun RZWP3K, krisna samudra terdiam dan secara tidak langsung telah membuktikan penjelasan Gendo Bahwa RZWP3K adalah bancakan proyek yang dilegalkan dalam bentuk perda.

Lebih lanjut, Gendo menjelaskan bahwa RZWP3K tidak boleh mengakomodir proyek. Namun sebaliknya, RZWP3K adalah dokumen yang nanti akan mengatur PERDA dan mengatur Proyek. “Sebab apabila RZWP-3-K  diatur oleh proyek maka ini akan menjadi problem besar”, tegasnya.

Saat masuk pada penyusunan berita acara penyusunan dokumen final RZWP3K, Ketut Sudiarta tim penyusun RZWP3K, menegaskan bahwa mengatakan bahwa FGD penyusunan dokumen final RZWP3K adalah FGD yang buruk karena tidak ada satupun tanggapan dari dinas terkait tentang keberatan WALHI Bali agar proyek tambang pasir laut, perluasan pelabuhan Benoa dan Perluasan Bandara Ngurah Rai dikeluarkan dari RZWP3k. “Ini adalah FGD yang buruk. Dinas-dinas yang sudah diberikan kesempatan justru tidak berkomentar”, tegasnya.

Saat pertemuan tersebut  WALHI Bali langsung menyershkan Nota Protes kepada ketua pokja RZWP3K Bali, Made Sudarsana. Pada intinya nota protes dari WALHI Bali meminta agar proyek tambang pasir laut, perluasan Bandara Ngurah Rai dan perluasan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi dikeluarkan dari dokumen RZWP3K. Lebih jauh, WALHI juga mendesak ketua pokja RZWP3K untuk serius mengundang masyarakat adat yang terdampak langsung terhadap proyek RZWP3K Bali.