[Berita Media]| Sumber : Harian Warta Bali|Kamis,6 Oktober 2011|Edisi 2397|Hal 1

DENPASAR- Geger Pembangunan hotal- Hotel Mulia Resort- di kawasan Pantai Geger, Kuta Selatan, ternyata sudah diprediksi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali. Bahkan, Walhi sudah mendeteksi sejak lama. Lebih dari itu, disebutkan ada 8 proyek yang siap mencaplok Pantai Geger dan ditengarai banyak melakukan pelanggaran.

Menurut Direktur Eksekutif (ralat-Koordinator Dewan Daerah) Walhi Bali, Wayan “Gendo” Suardana, sesungguhnya Walhi sudah melakukan Investigasi secara terselubung sejak 2 bulan lalu. Dalam amdal yang ditunjukkan saat dilakukan investigasi, sempadan panati memang tertulis 100 meter dari bangunan yang ada sampai ke bibir pantai. “Namun telah terjadi pengurugan pantai mempergunakan batu limestone yang membawa dampak terhadap pencemaran lingkungan” paparnya dihubungi via telepon, Rabu (5/10). Dikatakannya, dalam gambar-gambar yang sudah didokumentasi saat itu menunjukkan telah terjadi pemadatan terhadap pasir di sepanjang pantai tersebut dan ditancapkan tiang-tiang beton. Alasannya, saat itu untuk pemadatan dan penataan pantai agar tidak terjadi abrasi.
Read more…

PERNYATAAN SIKAP
TOLAK BALI INTERNATIONAL PARK

Dicanangkannya pembangunan Proyek Bali International Park (BIP) oleh pemerintah pusat telah membuat logika hukum menjadi jungkir balik. Hanya demi memuaskan kepentingan pemerintah pusat, beberapa aturan hukum pun rela diterobos. Bahkan tak jarang kebijakan yang sudah jelas-jelas ditetapkan akhirnya direvisi kembali untuk memuluskan mega proyek ini. Read more…

Senin, 18 Juli 2011. Ratusan Petani Dompa Jimbaran kali ini datang berbondong-bondong ke kantor Bupati dan DPRD Badung. Dengan 10 buah minibus, sekitar 120 massa Kelompok Tani Dompa Jimbaran tiba di halaman DPRD pada pukul 11.00 Wita.  Mereka membawa spanduk dan Poster yang berisi tuntutan agar tanah pertanian mereka yang diklaim sebagai milik PT. C.T.S (Citratama Selaras) segera ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dengan beramai-ramai mereka meneriakkan tuntutan : Kembalikan hak-hak rakyat, tanah PT CTS adalah tanah milik petani.

Setelah berorasi setengah jam, akhirnya massa diterima oleh Suyasa selaku wakil ketua I DPRD Badung didampingi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 2 anggota komisi A DPRD Badung. I Nengah Netra selaku Koordinator Tani Dompa Jimbaran menyampaikan maksud keinginan petani agar diantarkan menghadap Bupati Badung untuk menyampaikan tuntutannya. Setelah itu, massa menuju kantor Bupati Badung dengan didampingi oleh Wakil Ketua dan Jajaran  komisi A DPRD Badung.

Di Kantor Pemkab Badung, Perwakilan Petani diterima oleh Asisten I Pemkab Badung, Ida Bagus Yoga Sedana.  Dalam Pertemuan itu Netra menyampaikan bahwa status tanah yang dipergunakan oleh PT. Jimbaran Hijau adalah tanah H.G.B dari PT C.T.S, yang masih sedang bermasalah dengan petani penggarap tanah negara. Menurut Netra, Peralihan HGB PT. C.T.S ke PT. Jimbaran Hijau tidak dapat dibenarkan secara hukum karena baru sebatas peralihan surat notaris sedangkan aset-aset PT. C.T.S sedang dalam proses terindikasi tanah terlantar yang sedang menunggu penetapan dari B.P.N.R.I

Proses pembebasan lahan PT CTS ternyata tak semulus dalam presentasinya kepada pemegang kebijakan. Dalam pertemuan antara petani Dompa Jimbaran dan pemkab Badung, terungkap bahwa proses pembebasan tanah PT. CTS selain menggunakan intimidasi juga melibatkan oknum tentara. Pak Jedeg mengisahkan dirinya sejak tahun tahun  1970 telah menggarap lahan di area tersebut. Pada tahun 1992, para penggarap tersebut di panggil oleh lurah untuk menghadap dan diberikan sertifikat tanah, namun setelah beberapa bulan sertifikat tersebut di ambil kembali tanpa alasan yang jelas. “Selain itu PT CTS menggunakan cara kekerasan untuk mengusir karni secara paksa dengan memasang papan bertuliskan PT. C.T.S bekerja sama dengan PUSKOPAD (pusat Koperasi Angkatan Darat)” papar pak Jedeg yang berusia 70 tahunan ini.

Sementara itu, Pak Tangki, petani Dompa Jimbaran yang sudah berusia lanjut, meminta agar hak-haknya sebagai petani yang telah mengelola tanah itu secara turun temurun dihargai. Pak Tangki mengisahkan pada waktu itu terjadi pembebasan tanah dengan menggunakan intimidasi. “Saya merasa takut sekali. karena pada waktu itu banyak ABRI (TNI pada orde baru, red) yang sering kerumah suruh saya pindah”papar pak Tangki. Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Daerah Walhi Bali menegaskan bahwa Pemkab Badung harus secara komprehensif mengkaji status tanah tersebut. “Apalagi tanah itu sudah 19 tahun ditelantarkan oleh PT. CTS” tegasnya.

Read more…