Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2004 PT. Nusa Bali Abadi (NBA) telah mengajukan ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA). PT NBA mendapatkan ijin tersebut berupa ijin prinsip dari Kementrian Kehutanan dan juga Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2007 untuk pengusahaan pariwisata alam kawasan lebih dari 20 ha. Patut dicatat bersama bahwa PT NBA belum mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi teknis yang menjadi salah satu persyaratan utama dari Gubernur Bali sebagaimana amanat PP 18 Tahun 1994 pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa ijin pengusahaan pariwisata alam harus mendapatkan pertimbangan dari Gubernur.

Sebagian besar komponen masyarakat menolak dengan pertimbangan bahwa di kawasan seluas 20 ha dimana ijin tersebut diberikan terdapat Pura Gunung Anyar, Pura Geria dan Pura Tajan disamping itu warga setempat juga mempertimbangkan bahwa lokasi ijin yang dimaksud adalah kawasan resapan air dan kawasan hutan lindung yang disucikan.

Di samping penolakan dari masyarakat setempat, Gubernur Bali juga tercatat setidak-tidaknya tiga kali sejak tahun 2004 menyatakan keberatan dan menolak ijin pemanfaatan kawasan tersebut dengan pertimbangan perda tata ruang Bali dan juga nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat yang meyakini bahwa hutan, danau dan gunung sebagai kawasan suci. Untuk menjaga kelestarian, di dalam Perda RTRWP No 16 Propinsi Bali 2009-2029 kawasan hutan Dasong dan sekitarnya dimasukkan menjadi kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan suci yang meliputi danau, hutan dan gunung, kawasan resapan air dan kawasan hutan lindung. Read more…

Jumat, 6 Januari 2012,
Gerakan penolakan Bali internasional Park (BIP) kembali menggelar aksi-aksinya di awal tahun 2012 ini. Puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam ALAM TOLAK BIP [Aliansi Masyarakat Tolak BIP] yang terdiri dari Walhi-Bali, Frontier-Bali, BEM-UNHI, LPM Kertha Aksara FH UNUD, komunitas akarumput, komunitas musisi dan komunitas punk menggelar aksi spanduk sepanjang 300 meter di lingkungan pusat pemerintahan Badung. Sambil membentangkan spanduk “ekstra panjang” dari kantor bupati hingga DPRD Badung, barisan aksi juga berorasi menyampaikan pandangan penolakan BIP.
Menyikapi Rekomendasi DPRD Badung terhadap pembangunan BIP, massa mengecam keras langkah tersebut. Humas Aksi, Wayan “Gendo” Suardana mengganggap bahwa rekomendasi tersebut bersifat prematur. “Terbitnya rekomendasi atas pembangunan BIP oleh DPRD Badung terkesan dilakukan tanpa pertimbangan yang bersifat komprehensif dan bersifat prematur. “Padahal dengan dinamika yang panjang, sudah tersedia deretan fakta-fakta dihadapan mereka yang cukup untuk membuat DPRD Badung tidak menerbitkan rekomendasi”. Menurut Gendo, DPRD Badung malah mengabaikan fakta-fakta kebobrokan BIP, padahal di balik rencana pembangunan BIP terdapat banyak permasalahan mulai dari permasalahan sengketa Agraria, permasalahan pajak terkait dengan pengalihan HGB dari PT. Citratama Selaras kepada PT. Jimbaran Hijau.
Pembangunan BIP yang memanfaatkan momentum KTT APEC XXI juga mnendapat kecaman dari massa aksi. Apalagi seperti dirilis di berbagai media bahwa menteri Luar Negari, Marty Natalegawa menyatakan akan melaksanakan KTT APEC XXI di Nusa Dua dan tidak jadi menggunakan BIP. “Kalau BIP tidak jadi digunakan untuk KTT APEC, kenapa harus tetap dibangun?” Tanya Haris dalam orasinya. Haris yang juga selaku sekjend Frontier-Bali menyatakan bahwa seandainya BIP ini diberi ijin, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru investor lain dengan menggunakan even-even internasional lainnya untuk memuluskan proyeknya. “Akan ada berbagai macam proyek membonceng even internasional sehingga membuat pembangunan akomodasi pariwisata semakin tidak terkendali” tukas Haris.
Dharmoko, Deputy Internal Walhi Bali menuding bahwa rencana pembangunan BIP hanya dibangun atas dasar kebutuhan sesaat tanpa menguhitung kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Masih banyak tempat di Bali kalau hanya hendak menggelar konfrensi yang berkapasitas 10 ribu orang tanpa harus menambah beban pembangunan di pulau bali” tegas dharmoko.
Persoalan sengketa agraria di lahan yang akan dibangun sarana KTT APEC XXI ini juga menuai protes dari massa aksi. Pembangunan BIP direncanakan diatas banyaknya permasalahan di areal yang akan dibangun. Mulai dari HGB atas tanah seluas 280 ha yang dikuasai oleh PT. Citratama Selaras yang diduga sebagai tanah terlantar bila merujuk PP 11 th 2010 tentang penertiban tanah terlantar. “Terlebih berdasarkan investigasi yang kami lalukan ada dugaan kuat bahwa proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara-cara tidak fair. Termasuk fakta-fakta bahwa ada ratusan KK Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Dompa Jimbaran yang terancam kehilangan tanahnya dan rumahnya bila BIP dibangun.” Papar Gendo yang juga ketua dewan daerah WALHI Bali ini.
Read more…

Ada dua isu besar lingkungan di Indonesia yang mengemuka sepanjang tahun 2011, yaitu pembantaian orangutan dan perkebunan kelapa sawit.

Belum lama, kita dikejutkan oleh berita puluhan orangutan (pongo pygmaeus) menjadi bulan-bulanan warga Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Ancalong, Kutai Kartanegara. Berdalih sebagai hama yang merusak dan menggagalkan panen tanaman kepala sawit, warga menangkap dan menyiksa orangutan.

Akarumput.com, WALHI Bali, dan musisi seperti Gede Robi (Navicula) dan Made Bayak (Geekssmile) ingin mengamplifikasi dua isu lingkungan itu dalam sebuah event kreatif di Bali. Inisiatif ini disambut positif oleh Edi Sutrisno dari Sawit Watch dan menyatakan dukungannya. Penggagas event akan menggandeng lembaga lain, terutama yang concern pada penyelamatan orangutan.

Dari perbincangan awal, tercapai kesepakatan untuk kolaborasi dalam event Suara untuk Alam 2. Suara untuk Alam adalah inisiatif WALHI Bali yang pernah digelar di Twice Bar, Kuta, 19 Agustus lalu sekaligus peluncuran single Yeah Yeah Yeah Indonesia dari grup hardcore Geekssmile. Suara untuk Alam II direncanakan pada 17 Desember 2011 di Seamen’s Cafe, Sanur, Bali.