DENPASAR–MICOM (Jumat, 16 Desember 2011 09:20 WIB ): Upaya Kementerian ESDM untuk melakukan eksplorasi geothermal di kawasan hutan lindung Bedugul tetap ditolak aktivis lingkungan hidup Bali. Mereka khawatir eksplorasi tersebut bisa merusak daerah tutupan hutan, daerah resapan air yang mengairi tiga kabupaten di Bali.

Koordinator Dewan Daerah Walhi Bali Wayan Gendo Suardana, saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat (16/12) mengatakan, alasan Kementerian ESDM melakukan eksplorasi geothermal Bedugul untuk keamanan pasokan energi di Bali terutama demi keamanan pasokan listrik sangat tidak masuk akal.

“Hingga saat ini pihak Kementerian ESDM belum melakukan kajian yang mendalam tentang ancaman krisis listrik di Bali hingga 2025. Kajian atau analisis tentang ancaman krisis listrik saat ini sangat tidak masuk akal karena selama ini pasokan listrik di Bali relatif aman, tinggal mengoptimalkan apa yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Gendo, secara faktual pasokan listrik di Bali saat ini sebanyak 600 mw. Jumlah yang dipakai yang saat ini hanya mencapai 570-an mw saat puncak (penggunaan) listrik. Belum lagi, pembangunan Bali Crossing yang menghasilkan 1.500 mw. Ditambah lagi, pembangunan PLTG di Celukan Bawang dengan mengasilkan daya yang cukup besar mendekati 1.000 mw serta beberapa potensi lain yang bisa dikembangkan tanpa merusak lingkungan hidup atau membabat hutan dan sejenisnya.
Read more…

REVISI PERDA RTRW BALI, UNTUK SIAPA?*

I Wayan Gendo Suardana**

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menuai kontroversi dari sejak pembentukan sampai ditetapkan menjadi Perda. 7 kabupaten/kota menolak pemberlakuan perda tersebut bahkan saat ini seluruh kabupaten/kota di Bali secara positif meminta agar perda tersebut segera direvisi. Hal yang paling pokok menjadi penolakan adalah ketentuan mengenai radius kesucian pura sesuai Bhisama PHDI, ketinggian bangunan serta batas/sempadan pantai.

Bila mencermati Perda RTRW Propinsi Bali tahun 2009-2029, secara singkat dapat disampaikan bahwa perda ini cukup ideal dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Keidealan ini tercermin dalam pasal 3 perda RTRW Bali yang secara tegas mendudukan tujuan perda ini adalah untuk  mewujudkan ruang wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana. Selain itu tujuannya adalah keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang. Maka pengaturan radius kesucian pura berdasarkan Bhisama PHDI, ketinggian bangunan serta batas pantai adalah sebuah keniscayaan. Read more…

JALAN DIATAS PERAIRAN PROYEK PESANAN APEC

Oleh: I Komang Sastrawan*

Kemacetan di Bali merupakan isu yang hangat dari periode-periode sebelumnya terlebih di daerah Bali Selatan terutama di kawasan Denpasar dan Badung. Ditenggarai dampak dari pariwisata memberikan sumbangan yang besar dalam masalah kemacetan. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memecahkan masalah ini adalah dengan membangun jalan baru. Sebagai gambaran, tercatat dua proyek besar pembangunan jalan tersebut adalah sunset road dan jalan bypass Ida Bagus Mantra. Pembangunan jalan baru selalu menjadi pakem absolute dari pemerintah dalam pemecahan permasalahan kemacetan ini.

Perkembangan sekarang yang paling hangat adalah adanya rencana dari pemerintah untuk membangun jalan (tol) di atas Perairan (JDP). Pembangunan ini sendiri dilaksanakan oleh Konsorsium yang terdiri dari 4 BUMN yaitu: PT. Angkasa Pura II, PT. Jasa Marga, PT. Pelindo III dan PT. BTDC. Tidak jauh beda dengan alasan sebelumnya, proyek JDP ini juga dilandasi dengan alasan yang sama bahwa Bali Selatan khususnya di Denpasar dan Badung terutama dari ruas jalan Benoa samapai Nusa Dua mengalami kemacetan yang dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ditengah fakta kemacetan tersebut, gagasan ini tentu saja dipandang sebagai gagasan yang menyegarkan bagi masyarakat. Ditengah kejenuhan masyarakat dengan permasalahan kemacetan, akhirnya yang terlintas langsung dalam benak masyarakat adalah; jalan baru maka kemacetan berlalu. Read more…