Jumat, 6 Januari 2012,
Gerakan penolakan Bali internasional Park (BIP) kembali menggelar aksi-aksinya di awal tahun 2012 ini. Puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam ALAM TOLAK BIP [Aliansi Masyarakat Tolak BIP] yang terdiri dari Walhi-Bali, Frontier-Bali, BEM-UNHI, LPM Kertha Aksara FH UNUD, komunitas akarumput, komunitas musisi dan komunitas punk menggelar aksi spanduk sepanjang 300 meter di lingkungan pusat pemerintahan Badung. Sambil membentangkan spanduk “ekstra panjang” dari kantor bupati hingga DPRD Badung, barisan aksi juga berorasi menyampaikan pandangan penolakan BIP.
Menyikapi Rekomendasi DPRD Badung terhadap pembangunan BIP, massa mengecam keras langkah tersebut. Humas Aksi, Wayan “Gendo” Suardana mengganggap bahwa rekomendasi tersebut bersifat prematur. “Terbitnya rekomendasi atas pembangunan BIP oleh DPRD Badung terkesan dilakukan tanpa pertimbangan yang bersifat komprehensif dan bersifat prematur. “Padahal dengan dinamika yang panjang, sudah tersedia deretan fakta-fakta dihadapan mereka yang cukup untuk membuat DPRD Badung tidak menerbitkan rekomendasi”. Menurut Gendo, DPRD Badung malah mengabaikan fakta-fakta kebobrokan BIP, padahal di balik rencana pembangunan BIP terdapat banyak permasalahan mulai dari permasalahan sengketa Agraria, permasalahan pajak terkait dengan pengalihan HGB dari PT. Citratama Selaras kepada PT. Jimbaran Hijau.
Pembangunan BIP yang memanfaatkan momentum KTT APEC XXI juga mnendapat kecaman dari massa aksi. Apalagi seperti dirilis di berbagai media bahwa menteri Luar Negari, Marty Natalegawa menyatakan akan melaksanakan KTT APEC XXI di Nusa Dua dan tidak jadi menggunakan BIP. “Kalau BIP tidak jadi digunakan untuk KTT APEC, kenapa harus tetap dibangun?” Tanya Haris dalam orasinya. Haris yang juga selaku sekjend Frontier-Bali menyatakan bahwa seandainya BIP ini diberi ijin, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru investor lain dengan menggunakan even-even internasional lainnya untuk memuluskan proyeknya. “Akan ada berbagai macam proyek membonceng even internasional sehingga membuat pembangunan akomodasi pariwisata semakin tidak terkendali” tukas Haris.
Dharmoko, Deputy Internal Walhi Bali menuding bahwa rencana pembangunan BIP hanya dibangun atas dasar kebutuhan sesaat tanpa menguhitung kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Masih banyak tempat di Bali kalau hanya hendak menggelar konfrensi yang berkapasitas 10 ribu orang tanpa harus menambah beban pembangunan di pulau bali” tegas dharmoko.
Persoalan sengketa agraria di lahan yang akan dibangun sarana KTT APEC XXI ini juga menuai protes dari massa aksi. Pembangunan BIP direncanakan diatas banyaknya permasalahan di areal yang akan dibangun. Mulai dari HGB atas tanah seluas 280 ha yang dikuasai oleh PT. Citratama Selaras yang diduga sebagai tanah terlantar bila merujuk PP 11 th 2010 tentang penertiban tanah terlantar. “Terlebih berdasarkan investigasi yang kami lalukan ada dugaan kuat bahwa proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara-cara tidak fair. Termasuk fakta-fakta bahwa ada ratusan KK Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Dompa Jimbaran yang terancam kehilangan tanahnya dan rumahnya bila BIP dibangun.” Papar Gendo yang juga ketua dewan daerah WALHI Bali ini.
Read more…

Beritabali.com, Renon. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencurigai adanya kepentingan lain di Bali rencana pengembangan Geothermal Bedugul. Berdasarkan analisis Walhi rencana lain tersebut adalah pengembangan resort atau pertambangan terbuka di kawasan Bedugul Tabanan Bali.

Koordinator Walhi Wilayah Bali Wayan Gendo Suardana saat ditemui beritabali.com di Renon, Kamis, (22/12) menyatakan pada dasarnya pengembangan Geothermal Bedugul sangat tidak masuk akal karena dari satu sumur yang dihasilkan hanya mampu memproduksi listrik yang sangat lemah yaitu 2 megawatt.

Namun jika dilihat dari potensi pengembangan pembangunan pariwisata terutama untuk resort sangat potensial karena pemandangan di kawasan Bedugul
sangat menjanjikan. Selain itu ada kecurigaan akan kemungkinan upaya melakukan pertambangan terbuka karena kuat dugaan kawasan Bedugul memiliki potensi tambang yang melimpah.

“Beberapa dugaan bahwa di sana ada emas, potensi emas. Kenapa dia memilih titiknya di puncak, itu kalau penelitian mereka 1800 kedalamannya, kenapa tidak dipilih dari bawah? Yang cuma 1000 meter, itu kan lebih efisien secara ekonomi, kenapa harus di puncak? Dan ingat casing untuk ngebor per meternya itu satu setengah juta, “ jelas Wayan Gendo.

Gendo Suardana menambahkan saat ini saja dengan melakukan pengeboran di 3 titik, pengembangan Geothermal Bedugul telah menyebabkan 48 hektar hutan di kawasan Bedugul mengalami kerusakan akibat pembabatan hutan. Padahal sesuai rencana pengembangan Geothermal akan dilakukan pengeboran terhadap 12 titik untuk mendapatkan sumber listrik sebesar 10 megawatt. (mlt)

sumber : beritabali.com

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuding Menteri Energi dan Sumber Daya Minderal (ESDM) Jero Wacik telah melakukan pembohongan publik terkait rencana pengembangan Geothermal Bedugul di Tabanan Bali.

Walhi Menilai Geothermal Bedugul yang diprediksi mampu menghasilkan energi listrik mencapai 165 megawatt adalah suatu kebohongan, sebab dari data
lapangan terbukti dari tiga sumur yang telah di bor hanya satu sumur yang memilik potensi geothermal dan itupun dengan energy sangat kecil hanya 2
megawatt.

Koordinator Walhi Wilayah Bali Wayan Gendo Suardana saat ditemui beritabali.com di Renon, Kamis, (22/12/2011) menegaskan dari 2 megawatt yang
dihasilkan Geothermal bedugul saat ini hanya cukup untuk mendukung operasional Geothermal itu sendiri. Kondisi ini juga yang menunjukkan bahwa janji Menteri ESDM untuk memberikan listrik gratis pada masyarakat sekitar radius 10 kilometer Geothermal hanya akan menjadi janji belaka.

“Kalau janjinya akan membiayaai desa , itu saya pikir menjadi sangat tidak masuk akal, karena sebetulnya kalau Geothermal itu dibangun, apalagi radiusnya jauh, radius satu kilo itu hutan semua, jadi siapa yang mau dikasi listrik gratis sebetulnya,” ungkap Wayan Gendo Suardana.

Gendo Suardana menyebutkan dari kajian beberapa akademisi menyebutkan bahwa potensi Geothermal di Bedugul sangat lemah dan sulit untuk dikembangkan. Selain itu kawasan Bedugul merupakan kawasan resapan air bagi Bali sehingga jika Geothermal dikembangkan maka akan menjadi ancaman bagi ketersediaan air di Bali.

sumber : beritabali.com