Denpasar (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak sekadar memanfaatkan kesempatan meraih dana “penjaga hutan” pada konferensi internasional perubahan iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, 3-14 Desember 2007.Demikian salah satu pembahasan yang mencuat pada “Workshop Meliput Isu Perubahan Iklim” di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Sabtu, yang diikuti jurnalis dari berbagai media di Bali. Kegiatan itu menyambut penyelenggaraan UNFCCC yang akan diikuti delegasi dari 168 negara di dunia.Salah satu pemateri, Torry Kuswardono, Koordinator Tim Substansi Perubahan Iklim Walhi Nasional, bahkan secara tegas meminta Indonesia tidak turut “memperdagangkan” emisi karbon dengan memanfaatkan berbagai bantuan maupun yang sifatnya investasi.Kesediaan Indonesia untuk sekedar berperan sebagai “penjaga hutan”, dengan imbalan memperoleh bantuan dana pengamanan hutan maupun investasi, hanya akan memperparah percepatan perubahan iklim ekstrim yang justru akan menimbulkan kerugian lebih besar.”Kalau kita bersedia menerima 20 juta dolar AS dari Australia untuk `menjaga` hutan, sebagai kompensasi negara itu menjadi salah satu penghasil gas buang (emisi) terbesar, berarti sama saja akan membebaskan Negeri Kanguru itu untuk terus merusak lapisan ozon,” katanya.Menurut Torry, dengan membayar mahal, Australia juga akan semakin mulus dalam melakukan perluasan penambangan batu bara di Kalimantan, padahal energi tersebut menjadi pencemar terbesar kedua setelah minyak yang kini dikuasai Amerika Serikat.”Batu bara memang menjadi energi pengganti dari minyak yang akan semakin habis. Karena itu pemberian peluang investasi penambangan batu bara sama saja mendukung peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di udara,” ucapnya.Peningkatan emisi GRK yang semakin mempertebal terjadinya pelapisan pada atmosfir bumi sebagai penyaring suhu panas matahari, akan semakin mempercepat perubahan iklim secara ekstrim di dunia.Diskusi pada workshop itu juga mempertanyakan delegasi Indonesia pada konferensi nanti yang akan dipimpin Prof Emil Salim, akan melibatkan Menko Kesra Aburizal Bakrie sebagai ketua tim ekonomi.Mendengar itu, peserta pelatihan secara spontan berteriak “huuu….hhhh” karena khawatir akan lebih mengutamakan kepentingan bisnis/ekonomi, ketimbang upaya yang benar-benar untuk mengendalikan pemanasan global yang semakin mengancam kehidupan manusia.Direktur Eksekutif Walhi Bali, Ni Wayan Sri Widhiyanti, juga berharap pemerintah Indonesia nantinya memiliki sikap tegas dalam menjalankan komitmen Protokol Kyoto, yakni negara-negara industri maju benar-benar menurunkan gas emisi lima persen dalam setahun.Tanpa upaya nyata dalam mengendalikan pemanasan global dan menerapkan komitmen penurunan gas buang, akan sangat membahayakan kehidupan manusia di bumi, kata Aik, panggilannya.(*)
Copyright © 2007 ANTARA
