REVISI PERDA RTRW BALI, UNTUK SIAPA?*

I Wayan Gendo Suardana**

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menuai kontroversi dari sejak pembentukan sampai ditetapkan menjadi Perda. 7 kabupaten/kota menolak pemberlakuan perda tersebut bahkan saat ini seluruh kabupaten/kota di Bali secara positif meminta agar perda tersebut segera direvisi. Hal yang paling pokok menjadi penolakan adalah ketentuan mengenai radius kesucian pura sesuai Bhisama PHDI, ketinggian bangunan serta batas/sempadan pantai.

Bila mencermati Perda RTRW Propinsi Bali tahun 2009-2029, secara singkat dapat disampaikan bahwa perda ini cukup ideal dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Keidealan ini tercermin dalam pasal 3 perda RTRW Bali yang secara tegas mendudukan tujuan perda ini adalah untuk  mewujudkan ruang wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana. Selain itu tujuannya adalah keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang. Maka pengaturan radius kesucian pura berdasarkan Bhisama PHDI, ketinggian bangunan serta batas pantai adalah sebuah keniscayaan. Read more…

JALAN DIATAS PERAIRAN PROYEK PESANAN APEC

Oleh: I Komang Sastrawan*

Kemacetan di Bali merupakan isu yang hangat dari periode-periode sebelumnya terlebih di daerah Bali Selatan terutama di kawasan Denpasar dan Badung. Ditenggarai dampak dari pariwisata memberikan sumbangan yang besar dalam masalah kemacetan. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memecahkan masalah ini adalah dengan membangun jalan baru. Sebagai gambaran, tercatat dua proyek besar pembangunan jalan tersebut adalah sunset road dan jalan bypass Ida Bagus Mantra. Pembangunan jalan baru selalu menjadi pakem absolute dari pemerintah dalam pemecahan permasalahan kemacetan ini.

Perkembangan sekarang yang paling hangat adalah adanya rencana dari pemerintah untuk membangun jalan (tol) di atas Perairan (JDP). Pembangunan ini sendiri dilaksanakan oleh Konsorsium yang terdiri dari 4 BUMN yaitu: PT. Angkasa Pura II, PT. Jasa Marga, PT. Pelindo III dan PT. BTDC. Tidak jauh beda dengan alasan sebelumnya, proyek JDP ini juga dilandasi dengan alasan yang sama bahwa Bali Selatan khususnya di Denpasar dan Badung terutama dari ruas jalan Benoa samapai Nusa Dua mengalami kemacetan yang dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ditengah fakta kemacetan tersebut, gagasan ini tentu saja dipandang sebagai gagasan yang menyegarkan bagi masyarakat. Ditengah kejenuhan masyarakat dengan permasalahan kemacetan, akhirnya yang terlintas langsung dalam benak masyarakat adalah; jalan baru maka kemacetan berlalu. Read more…

Tata Ruang dan Kelangsungan Lingkungan Bali

I Komang Susila*

Berbagai tekanan terhadap RTRWP Bali terus berlangsung seiring sedang digodoknya perda tata ruang di 9 kabupaten/kota di Bali. Tekanan tersebut berupa adanya gugatan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali yang dilakukan oleh kalangan investor dan sebagaian masyarakat Bali sendiri. Kemudian tidak kalah tragisnya disetiap kabupaten/kota di Bali juga turut menolak implementasi  Perda RTRWP Bali. Dengan poin utama dalam gugatan dan penolakan di setiap kabupaten yaitu terkait sepadan pantai ataupun radius kesucian Pura (Tempat suci).

Bila dipahami, sebenarnya kawasan tersebut pantas untuk dipertahankan karena masuk dalam kawasan strategis. Nilai strategis itu dapat berupa kawasan yang rawan bencana. Semisal kawasan sepadan pantai yang berjarak 100 m akan mampu  melindungi dari laju abrasi maupun ancaman naiknya paras permukaan air laut akibat pemanasan global. Begitupula radius kawasan suci (Pura) yang sebagian besar berada di daerah tebing. Read more…