Denpasar (Bali Post) -
Sedikitnya sepuluh organisasi yang tergabung dalam koalisi untuk selamatkan bumi, Rabu (24/2) kemarin menggelar aksi demo di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon. Sepuluh organisasi itu, di antaranya WALHI, SAWA, PBHI, YLBHI, Manikaya, KAUCI, Solidaritas Kita, Frontier, FMN, LMND, serta Rumah Hijau menyerukan saatnya pemerintah untuk menghentikan basa-basi politik dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Sejumlah aktivis dalam orasinya meminta para pejabat publik untuk bertindak benar menyelamatkan dunia ini. Kegiatan Spesial Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) ke-11 yang berlangsung di Nusa Dua Bali mulai tanggal 22 s.d. 26 Februari 2010, jangan dijadikan ajang untuk menjalin basa-basi politik dan perundingan yang mengarah pada neo-liberalisme.

Mereka juga menilai acara tersebut merupakan pemalsuan atau kamuflase saja, untuk menjual sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia terutama aset laut kepada negara kapitalis.

Koordinator aksi Wayan Suardana alias Gendo mengatakan, Indonesia di acara GC-UNEP tersebut harus membebaskan diri dari basa-basi perundingan, politik yang didominasi para pendukung neo-Liberalisme. Disebutkan, miliaran penduduk bumi menanti langkah kongkret negara, melalui para menteri lingkungan hidup sedunia untuk membuat kesepakatan politik yang lebih nyata dan operasional untuk membalikkan krisis ekologis dan krisis iklim setelah perundingan di banyak forum internasional gagal mengatasinya, termasuk kegagalan pada perundingan di Kopenhagen.

Dalam aksinya kemarin, sedikitnya ada tujuh pernyataan sikap yang disampaikan, antara lain memberi makna yang benar dan mendasar terhadap ekonomi hijau (green economic), karena kencenderungan yang terjadi saat ini merupakan label hijau yang hendak diberikan pada ekonomi neoliberal. ”Tentunya dianggap telah terbukti gagal menjamin keselamatan hidup kolektif penduduk dunia. Mereka menilai ekonomi neoliberal menjadi pemicu krisis sosio ekologis yang semakin kritis. Memaknai yang benar terhadap ekonomi hijau sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk membalikkan krisis global yang berlangsung serta mengakhiri rezim ekonomi neoliberal yang hanya menguntungkan segelintir saja. Khusus untuk Indonesia sudah saatnya menghentikan gaya diplomasi pengemis,” sebutnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan praktik peracunan warga negara lewat pelarangan penggunaan herbisida dan pestisida yang tiap tahun mengalami peningkatan secaa signifikan dan berisiko tinggi baik di perkebunan besar kelapa sawit maupun di pertanian tanaman pangan. Menariknya, aksi kemarin, juga diadakan aksi penangkapan babi yang dicat berwarna hijau dan biru. Di mana yang hijau melambangkan kegiatan GC-UNEP yang mencemarkan udara di bumi yang berwarna biru. (kmb12)

disunting dari : http://balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=30765

Denpasar (ANTARA News) – Walhi Daerah Bali menilai, tertutupnya informasi terkait pertemuan ke-11 sesi khusus konferensi PBB program lingkungan (The UNEP Governing Council) di Nusa Dua, Bali, menjadikan forum itu bagai “dagelan” internasional.

“Pertemuan yang berlangsung 21-26 Februari itu sangat strategis, karena menyangkut kehidupan masyarakat dunia. Sayangnya tidak memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan,” kata Agung Wardana, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Bali, Sabtu.

Dalam penjelasan bertepatan persiapan kegiatan yang direncanakan dihadiri sekitar 100 menteri lingkungan hidup negara-negara di dunia itu, dia menyayangkan pertemuan itu justru tidak memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat sipil yang bisa mewakili aspirasi masyarakat luas.

“Karena ketertutupan informasi dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat yang dibicarakan nasibnya terkait kondisi lingkungan hidup, maka kami menilai pertemuan itu sebagai ‘dagelan’ internasional,” ujar Agung Wardana.

Padahal, mengingat strategisnya pertemuan itu, katanya, seharusnya menjadi kewajibaban untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat sipil turut memberikan masukan.

Agung Wardana juga menilai, pemerintah dan entitas PBB yang akan hadir dalam pertemuan itu sebelumnya gagal menunjukkan komitmennya dalam pertemuan perubahan iklim di Kopenhagen, Desember 2009.

Menurut dia, perubahan iklim merupakan permasalahan lingkungan terbesar yang dihadapi umat manusia dan membutuhkan tindakan ekstraordinari.

Namun negara-negara pihak justru lebih tertarik untuk membawa penyelesaiannya ke ranah bisnis dan tidak mengikat secara hukum, sehingga membawa masa depan bumi pada kehancuran.

Lebih parah lagi, katanya, pemerintah Indonesia sudah seperti pedagang dalam arti sebenarnya. Pemerintah justru menjajakan barang dagangan dari satu pertemuan ke pertemuan internasional lainnya.

“Pemerintah cenderung berharap mendapatkan dana-dana `offset` negara maju. Setelah laku berdagang karbon di sektor hutan, pemerintah persisten untuk menjajakan karbon di sektor laut dalam pertemuan ini,” ucapnya.

Terkait rencana deklarasi Bali sebagai provinsi hijau di Indonesia, Agung Wardana menyatakan bahwa pencitraan dalam rangka mengangkat harga barang dagangan itu sah-sah saja, apalagi untuk model pemerintahan yang berbasis citra. Tetapi citra haruslah sesuai dengan kondisi riilnya.

Di pulau wisata ini, katanya, hanya kebijakan provinsi saja yang mendukung program “hijau” atau pelestarian lingkungan, sedangkan di tingkat kabupaten/kota justru melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.

Selain itu juga perusakan sendi sosial Bali melalui pengembangan industri pariwisata massal. “Apa pantas Bali yang mengandalkan kemajuan perekonomian dari pariwisata, ekploitasi pariwisata, mendeklarasikan sebagai provinsi hijau?,” katanya.
(T007/A038)

JAKARTA – Sebagai salah satu lembaga pemerhati lingkungan terdepan di tanah air, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memandang diadakannya pertemuan internasional di bidang lingkungan, seperti kegiatan GCSS XI/GMEF di Bali, sebagai sesuatu yang cukup strategis. Bahkan Walhi melihatnya sangat strategis, lantaran ini merupakan pertemuan reguler yang sudah dilakukan hingga ke-11 kali.

“Karena (ini) pertemuan reguler, ketika Indonesia membawa isu penting yang memperjuangkan kepentingan domestik atau nasional, kalau (misalnya) tidak selesai pada pertemuan ini, kan bisa dibawa kembali pada pertemuan selanjutnya,” jelas M Teguh Surya, Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Walhi.

Kendati demikian, ungkap Teguh lagi, dalam event GCSS XI/GMEF yang akan berlangsung di Nusa Dua sepanjang 21-26 Februari ini, Walhi malah perlu mempertanyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup (LH) khususnya maupun Presiden RI, kepentingan strategis nasional apa yang diperjuangkan di sana? “Gak ada sampai hari ini. Saya sebagai orang awam, maupun sebagai aktivis Walhi yang dianugerahi kemewahan informasi pun, gak dapat informasi sama sekali. Bayangkan (pula) bagi petani-petani,” kritiknya.

Seharusnya kata Teguh, terhadap poin-poin dalam event penting semacam ini, masyarakat Indonesia perlu tahu lewat informasi (pemberitaan) secara maraton, agar mereka mengerti. “Jangan nantinya masyarakat hanya melihat laporan berita sekadar kegiatan biasa. Targetnya apa? Tidak ada. Itulah kesalahan besar delegasi dan negosiator yang ikut dalam pertemuan internasional seperti ini,” sebutnya.

Menurut Teguh, terkait isu perubahan iklim sendiri, pihaknya sebelumnya bahkan pernah melaporkan kepada DPR RI, serta berniat untuk memanggil Presiden dan delegasi RI. Hal itu karena katanya, kejadian sama senantiasa terulang lagi, serta tidak ada proses pembelajaran oleh pemerintah Indonesia. “Lumrahnya, dalam setiap pertemuan pasti ada kesepakatan. Yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana kesepakatan itu bisa menguntungkan bagi kita,” tambahnya.

Teguh mencontohkan, sembilan tahun yang lalu misalnya, Indonesia pernah mengikuti pertemuan ASEAN terkait perdagangan bebas, serta menandatangani kesepakatan. “Tapi, apakah itu menguntungkan? Tidak. Hari ini, bukan hanya rakyat miskin yang menjerit, pengusaha pun ikut menjerit akibat kesepakatan itu. Nah, apa kita mau ini terulang lagi?” kritiknya, sambil menambahkan bahwa kalau kesepakatan itu hanya akan membuat rugi, lebih baik Indonesia tak menandatanganinya.

“Kita (harus) belajar sekarang. Yang paling penting (adalah) meminta negara impor mengurangi demand dan melakukan restorasi ekologi, karena hari ini Indonesia terus diminta menebang hutan, diminta tanam sawit oleh negara maju, kemudian diekspor ke negara mereka. (Sementara) di satu sisi Indonesia dituduh sama negara yang lain sebagai negara pengemis terbesar. Ini tidak fair,” kata Teguh lagi.

“Indonesia (di satu sisi) dituduh sebagai negara pengrusak lingkungan nomor satu. Tapi kita harus melihat, yang merusak bukan kita. Misalnya Freeport, itu Amerika. Bukan kita yang merusak hutan, tapi San Darbi. Itu dari Malaysia. Seharusnya, Indonesia kalau ada kesepakatan, mengarahkannya kepada minta pertanggungjawaban pemulihan LH. Karena hari ini, LH lebih penting dari segalanya. Karena kalau lingkungan rusak, ekonomi kita akan kolaps,” ujarnya menambahkan. (fm/ito/jpnn)