Renon, Sekitar 30 orang aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menggelar aksi bersepeda keliling kota Denpasar. Aksi berlanjut dengan orasi di Gedung DPRD Bali Renon Denpasar, Rabu (4/6).

Pada aksinya aktivis Walhi mendesak DPRD Bali dan pemda Bali untuk menyediakan lahan terbuka hijau kota. Termasuk memasukkan ketersediaan lahan terbuka hijau kota dalam revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bali.

Walhi Bali juga menuntut adanya ketersediaan jalur bagi pengguna jalan kaki dan jalur bersepeda. Koordinator Divis Program Walhi Bali Kadek Agus Darmawan menyatakan Walhi juga berharap Pemda Bali dan DPRD Bali untuk meninjau ulang rencana perubahan ijin ketinggian bangunan dari 15 meter menjadi 33 meter.

“Ketika ketinggian tersebut disetujuai, maka akses masyarakat terhadap terbit dan terbenamnya matahari tidak ada lagi. Ini juga nantinya akan berhubungan dengan daya dukung dan daya tampang lingkungan Bali,” tegas Kadek Agus Darmawan.

Pada aksinya di Gedung DPRD Bali, Walhi juga berharap pemerintah menghentikan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan moderen yang merugikan pedagang tradisional. Selain itu, hal ini akan menyebabkan alih fungsi lahan terbuka hijau kota dan area public lainnya.  (Arix Sawa Bali)

Derektur Eksekutif WALHI Bali, Agung Wardhana mengemukakan, industri pariwisata merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di Bali.

“Hal yang paling tampak adalah air. Air di Bali ini paling banyak dikonsumsi untuk kebutuhan pariwisata sehingga menimbulkan konflik antara industri dengan masyarakat,” katanya di Denpasar, Rabu.

Ia mengemukakan, untuk satu kamar hotel di Bali menghabiskan 3.000 libur per hari, lapangan golf sampai tiga juta liter per hari, sedangkan untuk masyarakat hanya 200 liter per orang per hari.

“Bayangkan, berapa ribu kamar hotel di Bali ini yang membutuhkan pasokan air? Padahal saat ini juga banyak berdiri hotel-hotel baru yang terus dibangun. Akibat dari banyaknya kebutuhan untuk pariwisata, maka kuantitas dan kualitas air di Bali ini menurun,” ujarnya.

Ia mengemukakan, saat ini mulai banyak konflik antara masyarakat petani yang menganut sistem subak dengan PDAM, seperti yang terjadi di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Bahkan di wilayah itu dilaporkan terjadi pemukulan oleh petani terhadap perangkat desa.

“Saya kira masalah ini harus mulai dipikirkan oleh pemerintah. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka Bali sama saja dengan bunuh diri. Kalau Bali sudah kekurangan air, siapa lagi yang mau datang ke Bali. Ini dampak yang paling jelek,” katanya.

Menurut dia, pendirian sejumlah fasilitas mewah, seperti lapangan golf dan hotel sebetulnya tidak mendukung industri pariwisata, karena turis asing datang ke Bali bukan untuk bermain golf, melainkan untuk menikmati kekhasan budaya dan alamnya.

“Jadi kebijakan pariwisata selama ini harus ada evaluasi. Kalau sistem pertumbuhan yang selama ini dianut dibiarkan terus, maka dampaknya akan luas. Makanya harus dicarikan model baru,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta agar investor juga dimintai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di Bali. Hal itu tentunya membutuhkan perangkat peraturan sehingga semua pihak ikut peduli pada pelestarian lingkungan di Bali.

Hal lain yang merupakan dampak dari industri pariwisata di Bali adalah, nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah naik dibandingkan sebelumnya. Akibatnya petani terbebani oleh pajak, sementara hasil tanaman mereka harganya tidak beranjak.

“Akibatnya petani tergoda untuk menjual tanahnya. Tanah yang dulunya lahan produktif akhirnya dikonversi menjadi lahan untuk pariwisata. Di Bali ini, pertahun ada 600 hingga 1.000 hektare lahan produktif yang dikonversi,” ujarnya. (Arix Sawa Bali)

buyanku malang

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali meminta Gubernur Bali Made Mangku Pastika melakukan audit terhadap PT Nusa Bali Abadi (NBA) yang akan membangun 400 vila mewah lengkap dengan fasilitas pendukungnya di dalam kawasan hutan Dasong Danau Buyan-Danau Tamblingan, Kabupaten Buleleng.

“Kami khawatir PT NBA akan meminta perluasan konsesi untuk mengambil alih rencana proyek PT Anantara melanjutkan keinginan mengkapling kawasan Danau Buyan,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Agung Wardana, Rabu (4/2) di Denpasar.

Ia memuji sikap Gubernur Pastika, yang setelah didemo berbagai komponen masyarakat Bali, kemudian menyatakan menolak keinginan PT Anantara mengkapling danau Buyan guna membangun obyek wisata modern.

Namun penolakan terhadap keinginan PT Anantara itu saja belum cukup, perlu ditindaklanjuti dengan tindakan audit terhadap PT NBA, agar tidak sampai terjadi perusakan kawasan danau yang seharusnya dilestarikan, katanya.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Pastika, yang telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga Danau Buyan. Namun hal tersebut belumlah cukup, karena saat ini PT NBA telah bersiap-siap melanjutkan proyeknya di dalam kawasan hutan,” ungkap Agung Wardana.

PT NBA mengantongi izin prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) dari Menteri Kehutanan dengan luas areal 20,3 hektar pada 16 Agustus 2007. Keinginan perusahaan tersebut sempat ditolak Gubernur Bali saat itu, Dewa Beratha.

Penolakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Catur Desa Adat Dalem Tamblingan yang menjadi pengempon (pengelola) kawasan suci Hutan Dasong Danau Buyan-Danau Tamblingan. Gubernur Dewa Beratha sampai tiga kali mengirim surat, meminta Menteri Kehutanan meninjau ulang dan mencabut izin PPA tersebut.

Agung melihat proyek ini wajar ditolak selain karena alasan minimnya hutan di Bali, juga karena kawasan tersebut merupakan kawasan resapan yang disucikan dan prosedur pemberian izinnya dinilai cacat hukum.

Sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dinyatakan bahwa izin PPA diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Gubernur.

Sedangkan dalam kenyataannya, katanya, Menteri Kehutanan mengeluarkan izin prinsip PPA tanpa rekomendasi dari Gubernur Bali, melainkan hanya ada rekomendasi dari Bupati Buleleng dan BKSDA Bali.

Selain itu, investor tersebut juga dinilai tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya dan sejauh ini tidak ada partisipasi bagi kepentingan publik.

Dalam surat bernomor 03/ ED/ WALHI-Bali/ II/ 2009, Walhi menyatakan bahwa audit lingkungan bertujuan untuk menilai apakah perusahaan itu telah mengikuti aturan yang berlaku, menghormati hak-hak masyarakat dan kelayakan proyek bagi lingkungan hidup Pulau Dewata.

“Kami berharap Gubernur Bali menindaklanjutinya dengan meminta Menteri Lingkungan Hidup melakukan audit, sekaligus juga untuk menguatkan komitmennya dalam penyelamatan ekologi Bali dengan cara pandang yang strategis,” tutur Agung Wardana. (Arix Sawa Bali)