Denpasar (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak sekadar memanfaatkan kesempatan meraih dana “penjaga hutan” pada konferensi internasional perubahan iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, 3-14 Desember 2007.Demikian salah satu pembahasan yang mencuat pada “Workshop Meliput Isu Perubahan Iklim” di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Sabtu, yang diikuti jurnalis dari berbagai media di Bali. Kegiatan itu menyambut penyelenggaraan UNFCCC yang akan diikuti delegasi dari 168 negara di dunia.Salah satu pemateri, Torry Kuswardono, Koordinator Tim Substansi Perubahan Iklim Walhi Nasional, bahkan secara tegas meminta Indonesia tidak turut “memperdagangkan” emisi karbon dengan memanfaatkan berbagai bantuan maupun yang sifatnya investasi.Kesediaan Indonesia untuk sekedar berperan sebagai “penjaga hutan”, dengan imbalan memperoleh bantuan dana pengamanan hutan maupun investasi, hanya akan memperparah percepatan perubahan iklim ekstrim yang justru akan menimbulkan kerugian lebih besar.”Kalau kita bersedia menerima 20 juta dolar AS dari Australia untuk `menjaga` hutan, sebagai kompensasi negara itu menjadi salah satu penghasil gas buang (emisi) terbesar, berarti sama saja akan membebaskan Negeri Kanguru itu untuk terus merusak lapisan ozon,” katanya.Menurut Torry, dengan membayar mahal, Australia juga akan semakin mulus dalam melakukan perluasan penambangan batu bara di Kalimantan, padahal energi tersebut menjadi pencemar terbesar kedua setelah minyak yang kini dikuasai Amerika Serikat.”Batu bara memang menjadi energi pengganti dari minyak yang akan semakin habis. Karena itu pemberian peluang investasi penambangan batu bara sama saja mendukung peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di udara,” ucapnya.Peningkatan emisi GRK yang semakin mempertebal terjadinya pelapisan pada atmosfir bumi sebagai penyaring suhu panas matahari, akan semakin mempercepat perubahan iklim secara ekstrim di dunia.Diskusi pada workshop itu juga mempertanyakan delegasi Indonesia pada konferensi nanti yang akan dipimpin Prof Emil Salim, akan melibatkan Menko Kesra Aburizal Bakrie sebagai ketua tim ekonomi.Mendengar itu, peserta pelatihan secara spontan berteriak “huuu….hhhh” karena khawatir akan lebih mengutamakan kepentingan bisnis/ekonomi, ketimbang upaya yang benar-benar untuk mengendalikan pemanasan global yang semakin mengancam kehidupan manusia.Direktur Eksekutif Walhi Bali, Ni Wayan Sri Widhiyanti, juga berharap pemerintah Indonesia nantinya memiliki sikap tegas dalam menjalankan komitmen Protokol Kyoto, yakni negara-negara industri maju benar-benar menurunkan gas emisi lima persen dalam setahun.Tanpa upaya nyata dalam mengendalikan pemanasan global dan menerapkan komitmen penurunan gas buang, akan sangat membahayakan kehidupan manusia di bumi, kata Aik, panggilannya.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

posted in Agenda, Teknologi, Budaya, Kabar Anyar contributor : Penunggu Bale Bengong Sumber Press Release

Eksekutif Daerah Walhi Bali memaparkan temuan lapangan berkaitan dengan perubahan iklim di Bali. Walhi melakukan Temu Kampung di sepuluh tempat yang mewakili sektor pesisir dan nelayan, rural dan pertanian, serta sektor masyarakat hutan. Dalam temu kampung yang fokus pada empat kelompok masyarakat yaitu petani, nelayan, pinggir hutan, dan kalangan pariwisata itu, Walhi menemukan bahwa petani dan nelayan adalah kelompok yang paling terkena dampak perubahan iklim tersebut.
Nelayan Bali Barat di Pemuteran, Kabupaten Singaraja kini sangat sulit melaut karena perubahan iklim yang sulit diprediksi. Suhu udara makin panas dan suu air laut berubah-ubah. “Pendapatan nelayan menurun karena berbagai kendala termasuk biaya operasional yang tinggi,” kata Ni Nyoman Sri Widiyanthi, Direktur Walhi Bali di sela workshop Meliput Isu Perubahan Iklim di Denpasar. Workshop dua hari tersebut diadakan Walhi Bali, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Sloka Institute.
Demikian juga dialami petani. Misalnya petani Desa Kedisan, Kintamani, Kabupaten Bangli. Difasilitatori Made Nurbawa, petani saat ini sangat sulit menentukan masa tanam bawang sehingga panen seringkali gagal.
Salah seorang petani, I Ketut Geden menuturkan, dulu ia selalu tepat menentukan musim tanam. Beberapa tahun terakhir, musim berubah dan panennya sering gagal. Pola tanam juga bergeser. Ia juga mengeluhkan curah hujan yang seddikit dari tahun ke tahun. “Sekarang menyiram tanaman dua kali sehari, kan biaya makin banyak,” kata Nyoman Rima, petani lain.
Selain soal perubahan musim, strategi pembangunan lingkungan yang tidak terkonsep di Bali juga memperburuk masa depan lingkungan Bali. Hal ini dikatakan Made Suarnatha, Direktur Yayasan Wisnu, lembaga pemerhati lingkungan.
Misalnya di kawasan Seminyak, Kuta, sebagian sawah berubah menjadi villa yang tak terkontrol. Padahal di kawasan itu adalah daerah hijau. “Jangan sampai isu global warming ini melupakan kesalahan Bali karena pemerintah lokal melalaikan kelestarian lingkungan,” kata Suar.

DENPASAR–MEDIA: Walhi mengkhawatirkan konferensi PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nation Framework Convention for Climate Change (UNFCCC), hanya menjadi forum seremonial meneguhkan dominasi negara-negara maju.

Kekhawatiran itu disampaikan Pantoro Kuswardono, Koordinator Kampanye Perubahan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), pada workshop Meliput isu perubahan iklim yang berlangsung dua hari hingga Minggu (25/11), di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar Timur.

Kita patut khawatir mengingat kecenderungan negara maju untuk memaksakan kehendaknya. Apalagi Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk bersikap. Pemerintah kita terlalu pragmatis,” kata Tori, panggilan Pantoro Kuswardono.
Pelatihan diikuti sekitar 20 jurnalis, menyambut UNFCCC di Nusa Dua, 3-14 Desember 2007 itu, diselenggarakan Walhi Bali, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Sloka Institute, 24-25 Nopember.

Menurut Tori, berdasarkan informasi yang didapat dari tim Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia akan lebih banyak bicara tentang uang dalam konferensi yang akan diikuti sekitar 180 negara tersebut. “Delegasi pemerintah Indonesia tidak akan banyak membahas masalah penurunan emisi sebagai jalan keluar menekan pemanasan global. Pemerintah kita akan cenderung memanfaatkan apa yang bisa didapat secara ekonomi,” ucapnya.
Dalam konferensi tersebut ada empat isu besar yang sebenarnya akan dibawa Indonesia, meliputi penurunan emisi, transfer teknologi, adaptasi, dan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanisme/CDM). “Tapi pemerintah Indonesia sepertinya akan fokus pada upaya jual beli karbon,” lanjutnya.
Dari situ akan banyak proyek yang bisa diperjualbelikan. Misalnya pelestarian hutan yang nantinya akan dikapling oleh negara-negara penghasil emisi. “Jadi hutan kita nanti bukan lagi milik masyarakat setempat tapi seolah-olah milik negara maju yang sudah membayar konsekuensi pembuangan emisi mereka,” kata Tori.

Parahnya lagi, harga hutan itu sangat murah. Hanya US$5 hingga US$20 per hektare, atau setara dengan sekitar Rp5 per meter persegi. “Karena itu kita akan menyuarakan bahwa atmosfer bukan barang dagangan. Jadi tidak semua orang punya hak untuk memperjualbelikan. Sebab perdagangan karbon adalah perdagangan hak meng-emisi orang,” ujarnya.

Aktivis Walhi ini memberikan contoh saat berada di ruangan, ada yang merokok cerutu hingga asapnya banyak. Kemudian perokok kaya raya itu akan terus merokok dengan memberikan kompensasi membayar orang lain yang ada. Si perokok akan terus merokok dan orang lain tidak boleh merokok.

“Praktik jual-beli emisi seperti itu yang akan didesakkan negara emitor terbesar Amerika Serikat di Nusa Dua nanti,” kata Tori.
Menurut dia, perubahan iklim sering dilihat sebagai masalah lingkungan semata. Padahal harus dilihat ada konteks politik ekonomi di belakangnya. Ada model ketidakadilan yang tumbuh berkembang selama hampir 4-5 abad.
“Industrialisasi itu beralas darah. Ini akar cerita perubahan iklim,” tambahnya, seraya mengingatkan, bahwa global warming atau pemanasan global tidak akan terjadi secara mendadak, dampaknya akan perlahan.(Ant/OL-03)